ORANG DESA TIDAK BODOH
Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah
bisa berhasil jika perencanaan baik dan
partisipasi masyarakat tinggi. Perencanaan yang baik haruslah yang menghargai
kearifan local dan berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat. Itulah benang
merah dari seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-46 Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Yogyakarta, 15 Nopember 2011.
Tampil menjadi
pembicara dalam seminar bertema “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas
Lokal” antara lain DR. George J. Aditjondro (peneliti dan dosen pascasarjana
Universitas Sanata Dharma), Ir. Rachmat Tatang Bachrudin, M.Si (staf ahli
bidang hukum Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal), Ir. Idee Sasongko (Korprov
PNPM DIY), dan Drs. Widodo Triputro, M.Si (dosen STPMD APMD).
George
Aditjondro, menyatakan cara pandang pemerintah dan akademisi yang selama ini
membuat kebijakan buat orang desa dan pedalaman adalah keliru. “Jangan
menganggap orang kampus lebih pintar dari orang kampung. Cara pandang Jakarta
atau Jawa yang selama ini diterpkan di Papau, misalnya, adalah tak tepat,” ujar
penulis buku “Gurita Cikeas” ini. George menunjukkan sebuah foto jembatan yang
dibuat oleh suku Baliem di Papua. Jembatan panjang itu dari rotan melintasi
sungai yang lebar dan dalam. ”Saya berani bertaruh suku Baliem lebih cepat dan
baik dalam membuat jembatan rotan dibanding
PU,” tambah George.
George
menyarankan masyarakat kampus meniru Subcomandante Carlos pemimpin Zapatista
dari Meksiko. Ia orang kampus yang pada mulanya ingin mengajari sosialisme
kepada bangsa Maya. Ternyata ia keliru karena bangsa Maya telah ratusan tahun
mempraktekannya. Akhirnya Carlos menjadi bangian dari perjuangan bangsa Maya
menentang pemerintah Meksiko yang menjarah tanah-tanah ulayat bangsa Maya.
Rachmat Tatang
Bachrudin lebih banyak menjelaskan betapa sulitnya mengentaskan kemiskinan di
beberapa daerah tertinggal di Indonesia. Menurut data Kementerian PDT, 70
persen daerah tertinggal ada di kawasan Indonesia bagiab timur. Namun,
penduduknya hanya 30 persen dari seluruh daerah tertinggal di Indonesia. Sulitnya
koordinasi dan integrasi dalam satu program antara pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten menjadi salah satu kendala. Rachmat juga sependapat dengan George
Aditjondro bahwa selama ini pemerintah memandang pembangunan daerah tertinggal
dengan kacamata Jakarta. Rachmat mengusulkan kerjasama multipihak yakni antara
masyarakat, pemerintah, ormas, swasta dan akademisi.
Sementara Idee
Sasongko menjelaskan perkembangan pemberdayaan masyarakat desa di DIY. Saat ini
ada Rp 130 milyar dana PNPM yang berputar di DIY. Widodo Triputro lebih banyak
mengupas permasalahan pemberdayaan di Yogyakarta. Mengapa suatu daerah miskin
dan tertinggal antara lain karena geografis sulit terjangkau, tak memiliki
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia rendah, prasarana dan sarana
terbatas, daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial.
Kegiatan seminar
nasional adalah salah satu rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-46 STPMD APMD
dari 14 November sampai. 19
November 2011. Selain seminar diadakan bakti sosial, donor darah, aneka lomba
termasuk pidato, penghijauan, jalan sehat, malam tasyakuran dan pidato laporan
tahunan.
Yogyakarta, 16
November 2011
Drs. Tri Agus
Susanto, M.Si
Koorinator Seminar
dan Laporan tahunan,
moderator seminar
HP 0858 832 41
541
dimuat di Citizen Journalism Harian Tribun Jogja

Tidak ada komentar:
Posting Komentar