Isu Reshuffle dan Konflik Demokrat

Senin, 27 September 2010

[Koran-Digital] Tri Agus S Siswowihardjo :

Isu Reshuffle dan Konflik Demokrat 

Oleh Tri Agus S Siswowihardjo Aktivis; Alumni magister komunikasi
politik UI, tinggal di Yogyakarta

Sangat baik kalau menteri yang ada di kabinet semua dibersihkan dari
isu korupsi serta ketidakcakapan kerja. Namun, alangkah baiknya Presiden melakukan itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan rumor jalanan, apalagi berdasarkan demonstrasi
pesanan."

ISU reshuffl e kian kencang berembus menjelang satu tahun pemerintahan
kabinet SBY jilid dua. Isu itu ramai justru dari markas demokrat.
Kenapa? Isu reshuffl e sebenarnya sudah merebak dan ini diawali dari
evaluasi rapor merah beberapa menteri berdasarkan kinerja. Namun,
belakangan, isu reshuffl e kabinet makin kencang berembus. Tapi, kali
ini menteri yang akan di-reshuffl e bergeser justru dari dalam kandang
Partai Demokrat sendiri dan mereka justru dikenal sangat loyal dan
dekat de ngan SBY. Dari lima nama yang sering disebut, paling tidak
tiga di antaranya dari Demokrat, yakni Menteri Sumber Daya Mineral,
Menteri Perhubungan, dan Menteri Sekretaris Negara. Adapun Menteri
Kelautan Fadel Muhammad, sekalipun dari Partai Golkar, dia menjadi
inti dari tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono dalam pilpres 2009.

Menarik untuk dicermati, isu reshuffle tersebut justru datang dari
markas dan 'pentolan-pentolan' Partai Demokrat. Di antaranya Ahmad
Mubarok dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para penggagas
reshuffle ini malah cenderung memunculkan isu baru, yaitu soal
perselingkuhan. Isu yang sangat seksi di masyarakat luas. Gosip, yang sangat populer dari infotainment. Sementara isu soal kinerja malah tidak muncul dan menteri-menteri yang
dulu dinilai kinerja mereka buruk.

Sekalipun masalah kinerja pernah diutarakan Mubarok di salah satu
stasiun TV, data Mubarok berdasarkan masukan dari dirjen-dirjen di
departemen bersangkutan. Aneh, seorang menteri yang punya kinerja
baik, kalau dia ditanyakan kepada dirjen dan sekjen, niscaya pasti
tidak baik. Karena persoalan di kementerian biasanya para birokrat itu
sendiri.

Demokrat tak kompak Menyimak isu reshuffle justru datang dari markas
Demokrat sendiri dan orang yang mereka embuskan akan di-reshuffle
adalah orang-orang Demokrat yang dikenal terbaik dan loyal terhadap
SBY sendiri. Lalu, apa makna yang bisa dilihat dari isu tersebut?
Ada dua indikasi yang mudah dilihat. Pertama, ada perpecahan di dalam
tubuh Demokrat. Kedua, SBY sendiri gagal memimpin sebagai Ketua Dewan
Pembina Partai Demokrat dan juga sebagai presiden. Ada kabar, kenapa
justru orang Demokrat yang mengembuskan isu reshuffle karena dari
dalam Partai Demokrat sendiri ada yang ingin jadi menteri sebagai
pengganti. Karena itu pula isu yang diangkat bukan masalah kinerja.
Karena, menteri yang masuk dalam ka tegori kinerja buruk itu bukan
dari Partai Demokrat.

Evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) kepada kementerian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
II memiliki parameter yang terukur. Dari itu, hasil evaluasi tersebut
dapat dipertanggungjawabkan. UKP4 telah mengevaluasi kinerja KIB II
dan lembaga.

UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto memiliki tolok ukur
(parameter) yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memberi penilaian.
UKP4 telah memberikan `rapor merah' terhadap ketiga kementerian
tersebut (Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, dan
Kementerian PU) dan lembaga lainnya.

Hasil evaluasi UKP4 menyebutkan bahwa terdapat 49 instansi pemerintah
yang terdiri atas beberapa kementerian dan lembaga yang termasuk
kategori 'mengecewakan'. Dari 49 instansi pemerintah yang mengecewakan
tersebut di antaranya adalah Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum
dan HAM, dan Kementerian PU.

Semestinya hasil evaluasi UKP4 ini dapat dijadikan referensi oleh
Presiden Yudhoyono dalam memberikan punishment terhadap menteri-
menteri yang dianggap gagal. Tidak menutup kemungkinan, dapat juga
dijadikan rujukan oleh Presiden untuk me-reshuffl e kabinet pada
waktunya. Dalam pengertian lain, sudah saatnya Presiden tidak
mempertahankan menterimenteri yang tidak berprestasi, yang justru
nantinya akan menjadi beban pemerintahannya.

Kalau isu kinerja yang dibuat alasan, artinya sekalipun mereka
diganti, penggantinya adalah dari tiap partai yang tergabung dalam
koalisi. Tidak mungkin dari Demoktrat. Maka, peluang isu itu tidak pas
diangkat.

Dari paparan ini jelas, kenapa isu yang diangkat justru masalah
perselingkuhan. Dan dalam isu tersebut selalu disebut-sebut nama Ani
Yudhoyono di belakang fenomena itu. Ini isu yang sangat membahayakan
dan merugikan citra kepemerintahan SBY
sendiri.

Misalnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri
Perhubungan Fredy Numberi, dikenal orang yang sangat dekat dan loyal
dengan SBY. Terbukti mereka berdua menemani SBY di dua periode
menteri. Bahkan, posisi kementerian mereka bergeser ke yang sangat
strategis. Fredy sendiri sering disebut salah satu menteri perwakilan
Indonesia Timur. Dari sisi kecakapan kerja tergolong baik, kalau tidak
mau disebut sukses.

Contoh terbaru, dia berhasil memperbaiki kelancaran arus mudik tahun
ini. Fakta yang tidak bisa dibantah sekalipun bekerja sama dengan
instansi lain, namun Jenderal Angkatan Laut ini memang dikenal jarang
muncul di media massa. Soal angka kecelakaan, misalnya, turun dari
1.646 kasus menjadi 1.397 kasus. Korban tewas juga menurun dari 702
menjadi 311 orang, luka berat turun dari 800 menjadi 418 orang serta
luka ringan turun dari 1.076 menjadi 855 orang. Angka tersebut jauh
menurun jika dibandingkan dengan periode pada menterimenteri
sebelumnya.

Sebenarnya, sangat baik kalau menteri yang ada di kabinet semua
dibersihkan dari isu korupsi serta ketidakcakapan kerja. Namun,
alangkah baik nya Presiden melakukan itu berdasarkan fakta, bukan
berdasarkan rumor jalanan, apalagi berdasarkan demonstrasi pesanan.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/09/28/ArticleHtmls/28_09_2010_021_020.shtml?Mode=0