11 Desember 2000
Di Bawah Bulan Sabit Mindanao
|
|||||||||
KESABARAN
Presiden Filipina Joseph Estrada ternyata ada batasnya. Setelah merasa marah,
bosan, malu, dan jengkel, akhirnya ia memerintahkan militer menyerang posisi
kelompok muslim bersenjata Abu Sayyaf, untuk mengakhiri drama penyanderaan yang
telah berlangsung sejak 23 April 2000.
Abu Sayyaf, untuk waktu yang lama
pada awal tahun, memang menjadi primadona pemberitaan di media massa
internasional. Kelompok sempalan Moro Islamic Liberation Front (MILF) ini
menyandera 21 turis dari Kepulauan Sipadan, Malaysia, kemudian dibawa ke Pulau
Jolo di selatan Filipina. Di media massa Indonesia kelompok Abu Sayyaf juga
sempat mencuat, terutama ketika pada 30 Agustus 2000, bom dahsyat meledak di
depan kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta. Banyak kalangan di Indonesia,
termasuk Presiden Abdurrahman Wahid, berspekulasi bahwa Abu Sayyaf berada di
belakang peledakan. Penyanderaan terhadap turis dan kemudian juga beberapa wartawan asing oleh Abu Sayyaf bukanlah teror pertama yang mereka lakukan. Pada 1995, bersama MILF dan ICC (faksi sempalan Moro National Liberation Front, MNLF), Abu Sayyaf menyerang dan merampok kota pesisir Ipil di Zamboanga del Sur serta menewaskan sekitar 50 orang. Kekerasan seolah telah menyatu dengan sejarah Mindanao sejak kedatangan bangsa Spanyol di Filipina. Namun, justru ketika Nur Misuari bersama MNLF meletakkan senjata dan kini sibuk membangun bangsa Moro, mengapa masih ada kelompok seperti MILF dan Abu Sayyaf yang terus menggunakan kekerasan dan terorisme? Bagaimana pemerintah Filipina dan negara tetangga di ASEAN berusaha mengakhiri konflik yang telah berlangsung sekitar seperempat abad itu?
Sebuah buku mengenai Mindanao yang terbit pada awal tahun berjudul Under The Crescent Moon: Rebellion in Mindanao ini menjadi laris manis karena dipromosikan secara gratis oleh Abu Sayyaf dengan drama penculikan sejak April 2000. Penulis Marites D. Vitug kini laris sibuk ke sana-kemari berbicara tentang Mindanao dan keahliannya sebagai seorang wartawan laporan investigasi. Ketika beberapa waktu lalu dia mampir di Jakarta, dan berceramah di depan wartawan tentang Investigasi di Wilayah Konflik, ia berkata bahwa Mindanao adalah sejarah yang bergerak. Setelah ia selesai menulis naskah, peristiwa itu baru muncul.
Ketika Timor Timur memperoleh kesempatan menjadi negara terbaru di dunia pada Agustus 1999, para pemimpin MILF menganggap peristiwa itu sebagai inspirasi. Sejarah Timor Timur dan Mindanao sangat jelas berbeda. Timor Timur tak pernah menjadi bagian dari Indonesia sebelum adanya pengintegrasian pada 1976. Sementara itu, Mindanao adalah bagian dari Filipina sejak kedatangan kolonialis Spanyol. Para pemimpin MILF terinspirasi dengan pelaksanaan referendum yang membawa ke kemerdekaan. Kenyataannya, Aceh lebih dekat dengan pengalaman Mindanao. Para pejuang Aceh dari awal telah menyatu dengan gerakan nasionalis Indonesia membentuk dan mempertahankan Negara Kesatuan RI dan kini menginginkan separasi.
Marites D. Vitug adalah seorang wartawan yang berpengalaman selama 20 tahun. Saat ini ia menulis untuk Newsweek dan bekerja di Philippine Center for Investigative Journalism and World Paper. Buku yang pernah ditulisnya, antara lain, Power from the Forest: the Politics of Logging (National Book Award, 1994) dan Jalan-Jalan: A Journey through EAGA (bersama Criselda Yabes, 1998). Buku Jalan-Jalan dipilih oleh Asiaweek sebagai salah satu buku terbaik di Asia pada 1999. Sementara itu, Glenda M. Gloria telah bekerja sebagai wartawan selama 14 tahun. Ia pernah bekerja di Philippine Daily Inquirer, Asahi Shimbun biro Manila, dan Manila Times. Saat ini, lulusan program master sosiologi politik di London School of Economics and Political Science ini bekerja di Atene Center for Social Policy & Public Affairs dan Philippine Center for Investigative Journalism.
Sebagaimana lazimnya buku yang ditulis oleh wartawan, buku ini kaya dengan literatur dan lengkap juga wawancara langsung dengan para pelaku, baik kelompok Abu Sayyaf, MILF, MNLF, maupun pihak pemerintah dan tentara Filipina. Gaya penulisannya, seperti halnya sebuah laporan investigasi di media massa, berisi laporan yang padat, lengkap dan informatif, serta enak dibaca.
Terdiri dari empat bab, buku ini didahului dengan pendahuluan In the Name of Honor, tentang sejarah panjang pemberontakan muslim di Filipina, yang dimulai setelah adanya Pembantaian Jabidah pada Maret 1968. Pada waktu itu seluruh negeri terkejut atas peristiwa pembunuhan 23 orang muslim di Corregidor. Para sukarelawan muslim Mindanao yang dilatih dalam taktik gerilya oleh pasukan resmi Filipina dibunuh atas perintah komandan pasukan. Mereka menolak dikirim ke Sabah, Malaysia, guna melakukan infiltrasi militer. Peristiwa yang sangat dramatis ini makin menguatkan muslim Filipina untuk memisahkan diri dengan Manila karena selalu diperlakukan diskriminatif. MNLF, yang merupakan organisasi perlawanan pertama dan terbesar, berdiri setelah peristiwa itu.
Kedua penulis sempat mewawancarai Bocalan, 70 tahun, seorang anggota militer yang tergabung dalam Operation Merdeka pada akhir 60-an. "Marcos meminta bantuan saya tentang Sabah. Tugas saya adalah membiayai operasi jutaan peso, memberi makan orang-orang Filipina, dan membayar gaji," kata Bocalan pada 1998. Hanya kelompok kecil dalam Armed Forces of Philippine (AFP) yang terlibat dalam Operasi Merdeka. Sampai saat ini kasus itu masih gelap. Para pejabat AFP selalu menolak berbicara tentang Operasi Merdeka yang menyulut kelahiran MNLF tersebut.
Perang antara AFP dan gerilyawan MNLF kemudian meledak hingga Perjanjian Tripoli ditandatangani pada 23 Desember 1976 di Libya. Pemerintah Ferdinand Marcos dan MNLF menyetujui perdamaian dan pemberian otonomi penuh atas 13 provinsi di Mindanao untuk mengakhiri perang separatisme. Pada waktu itu peperangan telah menelan korban 120 ribu orang dan pengungsian sebanyak 300 ribu warga. Pada kenyataannya perjanjian damai itu hanyalah di atas kertas. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung di Mindanao, tapi juga perundingan untuk penyelesaian masalah ini terus berjalan. Pada September 1996 terjadi kulminasi perundingan damai antara MNLF dan pemerintah Filipina, dengan juru runding yang hampir sama, yaitu Libya. Kesepakatan inilah yang membawa MNLF menyetujui pemerintahan otonomi dalam Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARRM). Sementara itu, 7.500 orang dari sekitar 20 ribu sampai 40 ribu bekas gerilyawan kini tergabung dalam AFP dan National Police. Bagi yang tak tertampung dalam militer atau polisi, pemerintah membentuk Southern Philippines Council for Peace and Development (SPCPD). Sejak itulah miliaran peso dikucurkan dari Manila untuk pembangunan di wilayah Mindanao yang dipimpin Nur Misuari. Sementara itu, jutaan dolar Amerika Serikat juga mengalir ke sini lewat PBB dan bantuan bilateral, belum lagi bantuan khusus dari negara-negara Islam anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Maraknya pembangunan di Mindanao ternyata bukan jaminan terjadinya perdamaian sejati. Kelompok garis keras MILF pimpinan Salamat Hashim dan kelompok Abu Sayyaf yang selama ini mengkritik Nur Misuari tetap menginginkan terwujudnya Negara Islam Mindanao yang terpisah dari Manila. Meskipun kecil, kedua kelompok ini tetap merepotkan siapa pun yang menghuni Malacanang. Bahkan pada saat Presiden Abdurrahman Wahid berkunjung ke Manila, Presiden Estrada ingin meminta bantuan Abdurrahman menjadi juru damai Manila-MILF. Maka, dirancanglah pertemuan antara Abdurrahman dan Salamat Hashim. Abdurrahman dan Hashim pernah mendapat pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Ide mempertemukan kedua tokoh ini datang dari Abu Hartono, Duta Besar RI di Manila, yang juga mengambil bagian dalam pembicaraan damai pemerintah dan MNLF. (hlm. 161)
Apakah perdamaian itu? Demikian pertanyaan Cirilo Nacorda, penduduk Isabela, Basilan (daerah yang masih dijadikan operasi MILF dan Abu Sayyaf) pada Juni 1998. Dia adalah pastor muda yang pernah diculik kelompok muslim bersenjata pada 1995 di Maluso, bersama 70 orang lainnya. Sebagian sandera itu dibebaskan, tapi 15 orang yang kebanyakan guru ditembak mati. Nacorda mempertanyakan perjanjian damai pemerintah-MNLF pada 1996. Pertanyaannya kelihatan bodoh. Di Basilan, katanya, damai itu sesuatu yang asing.
Membaca buku ini kita akan mulai mengetahui betapa sulit mempersatukan Manila dengan Mindanao, dan betapa peliknya masalah disintegrasi yang juga tengah melanda Tanah Air.
Tri Agus S. Siswowiharjo *)Aktivis Solidamor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar