Indonesia dan Timor Leste Punya Dua Hari Kemerdekaan

Thursday, 19 April 2012 16:36

 

KBR68H, Jakarta – Timor Lester, negara tetangga yang baru saja memilih Presiden, ternyata memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Indonesia dalam hal hari kemerdekaan. Indonesia sempat memiliki dua versi Hari Kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949. Versi kedua adalah tanggal yang diakui Belanda selama ini. Demikian juga dengan Timor Leste, yaitu  28 November 1975, lalu yang kedua 20 Mei 2002.  Kemerdekaan Timor Leste versi 28 November 1975, sama dengan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, yaitu sama-sama hasil inisiatif masing-masing bangsa. Sementara Proklamasi versi 20 Mei 2002, ada nuansa keterlibatan PBB, sehingga terkesan kurang heroik.

 

 

 

 

 

 

Hal itu terungkap dalam diskusi dan peluncuran buku Dua Kali Merdeka, karya Avelino M. Coelho. Avelino sendiri adalah Menteri Energi dalam Kabinet Xanana Gusmao, dan lulusan sebuah PTS di Jakarta.

Menurut Agus Tri Susanto, ketua panitia penyelanggara peluncuran buku, acara ini diadakan untuk menyambut pemilu presiden di Timor Leste, dan merayakan hubungan antara Indonesia dan Timor Leste.

“Pasalnya setelah berpisah dengan Indonesia, sangat minim berita datang dari Timor Leste,  termasuk berita kemenangan Taur Matan Ruak dalam pemilu presiden, kalah jauh dengan pemberitaan perkawinan seorang aktris Indonesia dengan pengusaha asal Timor Leste,” tambah Agus, yang juga pengajar sebuah PTS di Yogyakarta.

Menurut pembahas buku Max Lane (Australia), sampai sekarang Belanda belum secara tegas mengakui versi yang mana soal Kemerdekaan Indonesia, sama dengan sikap Indonesia yang juga belum bersikap soal Kemerdekaan Timor Leste.

“Kalau di Timor Leste, dua-duanya dirayakan, namun biasanya yang 28 November lebih meriah,” tambah Agus.

PELUNCURAN BUKU: DUA KALI MERDEKA ESAI SEJARAH POLITIK TIMOR LESTE

PELUNCURAN BUKU: DUA KALI MERDEKA ESAI SEJARAH POLITIK TIMOR LESTE

Hari ini, Rabu (18/4) sebuah buku terbitan Penerbit Djaman Baroe diluncurkan di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Buku berjudul DUA KALI MERDEKA ESAI SEJARAH POLITIK TIMOR LESTE karya Avelino M. Coelho, pada saat yang sama didiskusikan dengan pembicara penulis sendiri dan pembahas oleh Max Lane, seorang pengajar sejarah dan politik dari Victoria University, Australia. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Prodi Ilmu Komunikasi, Ikatan Mahasiswa Komunikasi (Imako) Associacao doa Estudantes de Timor Leste (AETIL) dan Penerbit Djaman Baroe.

Menurut Avelino, seorang aktivis pro kemerdekaan yang kini menjadi menteri energi dalam kabinet Xanana Gusmao ini, yang dimaksud dengan merdeka dua kali adalah Timor Leste pernah memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada 28 November 1975, lalu yang kedua 20 Mei 2002.  Avelino mengaku bukunya belum sempurna. Masih harus ada penelitian lebih lanjut. Namun yang jelas, buku yang ia tulis merupakan pandangan dan pengalamannya selama zaman Portugal dan transisi, selama zaman Indonesia dan era pergerakan, dan tentu saja zaman di bawah administrasi PBB dan pemerintah saat ini.

Avelino adalah pelaku sejarah berdirinya negara baru Timor Leste. Tak banyak aktivis yang menuangkan pengalaman dan pandangannya dalam bentuk buku. Meski Avelino saat ini adalah bagian dari pemerintah, namun sikap kritisnya tak pernah hilang. Ia mengkritisi soal mengapa bahasa Portugal dipakai sebagai bahasa resmi. Bagi Avelino, hanya sedikit orang Timor Leste yang menggunakan bahasa Portugal. Justru jauh lebih banyak yang menguasai bahasa Indonesia, termasuk Avelino yang merupakan alumnus Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta ini.

Sementara itu Max Lane, penulis kata pengantar buku sampul merah setebal 123 halaman ini, menilai bahwa Avelino banyak mengungkap hal-hal penting yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat Indonesia. Max membandingkan antara proklamasi kemerdekaan 28 November 1975 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di Dili proklamasi dihadiri ribuan massa, sementara di Jakarta hanya puluhan orang. Di Dili proklamasi itu kemudian dijawab oleh invasi Indonesia pada 7 Desember 1975, lalu dilanjutkan era Indonesia hingga 1999. Proklamasi Agustus 1945 hingga saat ini tak diakui oleh Belanda. Negeri Belanda hanya mengakui Indonesia merdeka pada 17 Desember 1949, bertepatan dengan penyerahan kedaulatan Belanda kepada RI.

Peluncuran buku yang dihadiri 150 orang, terutama mahasiswa STPMD ‘APMD’ dan juga mahasiswa asal Timor Leste yang belajar di kampus-kampus di Yogyakarta. Seorang peserta bahkan datang khusus dari Jakarta untuk bertemu Avelino. Aktivis perempuan itu bertanya tentang bagaimana keadaan Timor Leste saat ini. Pertanyaan ini cukup mengelitik, pasalnya setelah berpisah dengan Indonesia sangat minim berita datang dari Timor Leste. Bahkan pemilu presiden putaran kedua yang dimenangkan Taur Matan Ruak pada 16 April 2012, beritanya di Indonesia sangat minim. Namun kalau ada berita kerusuhan, seperti terjadi pada 2006, beritanya sangat heboh seperti hebohnya perkawinan antara Kris Dayanti dengan Raul Lemos.

Peluncuran dan diskusi  buku ditutup dengan pemberian kenang-kenangan kepada pembicara. Kepada Max Lane diberikan tais, kain khas Timor Leste. Kepada Avelino, diberikan blangkon, penutup kepala khas Jawa, yang layak diberikan kepada sang ketua Partai Sosialis Timor (PST). Usai pemberian kenang-kenangan peserta bernyanyi dan menari bersama Avelino diiringi musik khas Timor Leste berjudul “Tebe-tebe”.

Tri Agus Susanto

Moderator / satf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi bisa dihubungi di 0858 832 41 531

Poster Diskusi dan Peluncuran Buku Avelino

Ketika Jurnalis Berselingkuh Dengan Teroris

KETIKA JURNALIS BERSELINGKUH DENGAN TERORIS                                       

Oleh: Tri Agus S. Siswowiharjo

Dimuat di Harian Jogja (Harjo), April 2011

Keterlibatan IF, seorang juru kamera Global TV masih terus didalami oleh pihak kepolisian RI terkait jaringan pelaku bom buku dan temuan bom di Serpong. Hubungan antara seorang jurnalis dan narasumber – entah pejabat pemerintah, polisi, tokoh separatis, atau teroris – memang hal yang biasa. Yang luar biasa jika terjadi ’perselingkuhan’ antara jurnalis dan teroris.

Dalam dunia jurnalistik, tugas jurnalis adalah menghubungi narasumber, mewawancarai, lalu menulis atau memberitakan hasil wawancara tadi. Sebaliknya, bagi narasumber – baik pejabat negara maupun musuh negara – media adalah salah satu alat yang penting untuk mencapai tujuan. Dengan demikian terjadi hubungan yang saling membutuhkan di antara jurnalis dan narasumber. Jurnalis membutuhkan berita yang eksklusif, berbeda dengan media lainnya, sementara narasumber butuh pencitraan dirinya atau propaganda organisasinya.

Yang membedakan antara jurnalis dan narasumber adalah awak media terikat oleh etika profesi sebagai wartawan atau jurnalis. Di Indonesia prinsip etis wartawan diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers. Dalam kode etik itu antara lain diatur wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Selain itu, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kode etik jurnalistik juga mengatur jurnalis Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Salah satu kunci utama jurnalis Indonesia adalah bersikap independen. Dengan sikap ini jurnalis harus mampu menjaga jarak dengan narasumber. Karena itu kedekatan yang melampaui batas antara jurnalis dan pejabat negara, misalnya polisi, hampir sama buruknya dengan kedekatan tanpa jarak antara jurnalis dan teroris. Wartawan yang sering diajak polisi dalam berbagai operasi penggerebegan mereka yang diduga  teroris patut kita curigai independensinya.

Wartawan yang selalu menempel aparatus negara dikenal dengan istilah embedded journalist muncul pertama kali saat terjadi perang Irak. Ratusan wartawan diikutsertakan pemerintah AS dalam kesatuan-kesatuan militernya yang menyerbu Irak. Dari barak-barak militer AS, para wartawan melaporkan jalannya perang. Namun sumber berita sepihak, sudut pandang searah, dan tentu saja doktrin ideologis yang sarat kepentingan.

TNI AD juga pernah menjalankan embedded journalist saat terjadi operasi militer di Aceh melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2003. Tentu saja para wartawan Indonesia, yang sebelumnya dilatih secara militer di Karawang oleh pihak TNI, akan memberitakan seperti arahan sang pengajak, yaitu demi kepentingan TNI. Sangat mungkin jika TNI salah menembak penduduk sipil, tak akan diberitakan.

Polri pun menyadari embedded journalist sangat efektif sebagai mesin pencitraan institusi. Karena itu, Polri mengajak para wartawan ikut serta dalam serangkaian operasi Densus 88 saat melakukan aksi penyisiran dan penyergapan ke lokasi yang diduga menjadi sarang teroris, seperti di Jakarta, Temanggung, Sukoharjo, dan Solo. Meski embedded journalist bersama polisi mendapat liputan eksklusif – sebagai kebutuhan industri media -, namun mereka kehilangan daya kritis terhadap obyek liputannya. Para jurnalis tak mampu menjelaskan mengapa hampir semua yang diduga teroris itu tak bisa ditangkap hidup-hidup. Kehilangan independensi merupakan konsekuensi logis dari metode jurnalisme yang terapkan dalam embedded journalist.

Embedded Journalist with Terrorist

Fenomena baru dalam dunia teroris di Indonesia seorang jurnalis diduga terlibat bersekongkol dengan teroris. Sebenarnya dalam dunia pers di luar negeri, terutama di negara-negara yang terjadi konflik, seperti Irak, Afghanistan, dan Palestina, skandal semacam itu sering terjadi.

Persaingan yang tidak sehat antarmedia terutama dalam hal berita paling eksklusif dan pertama di antara media yang ada, membuat awak media keluar jalur dari etika jurnalistik. Media mulai berselingkuh dengan teroris, dimulai dengan mewawancarai para tokoh mantan teroris atau pengamat sosial yang cenderung simpati dengan perjuangan para teroris. Pemberitaan media yang cenderung mempahlawankan teroris dan menyebutnya sebagai mati syahid seraya melupakan para korban, adalah awal perselingkuhan jurnalis-teroris.

Pendekatan yang dilakukan para teroris, seperti pendekatan TNI dan polisi dalam embedded journalist, adalah menawarkan berita yang eksklusif. Hubungan antara jurnalis dan teroris yang saling membutuhkan pada akhirnya menimbulkan perselingkuhan, dan jurnalis menjadi tersangka dalam kasus terorisme. Atas nama berita yang eksklusif jurnalis rela menggadaikan intergritasnya sebagai warga negara sekaligus sebagai manusia yang seharusnya menetang terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kita mestinya bisa belajar dari liputan aksi terorisme di Mumbai, India, beberapa tahun lalu. Saat itu media di Mumbai menyiarkan langsung aksi penyergapan terorisme oleh polisi di sebuah hotel. Ternyata, para teroris yang sedang dikepung di dalam hotel menyaksikan siaran langsung itu melalui beberapa pesawat televisi, sehingga mampu mempelajari strategi polisi. Ketika penyerbuan, di pihak polisi jatuh korban lebih banyak.

Setelah peristiwa tersebut semua produser televisi di India bersepakat membuat panduan meliput aksi teror. Di Indonesia, Dewan Pers juga tengah menyusun panduan meliput kasus terorisme. Panduan etika antara lain untuk mencegah kompetisi tidak sehat antarmedia peliput kasus terorisme. Panduan tersebut berisi etika liputan kasus terorisme sehingga tidak menjadi media penyebar ketakutan. Panduan itu juga dapat menghindari dampak negatif persaingan media yang kian kompetitif.

Belajar dari  kasus IF yang diduga terlibat dalam jaringan pelaku bom buku dan bom Serpong, awak media hendaknya meningkatkan profesionalitasnya dengan menjadikan independensi, imparsialitas dan menulis cover both sides (all sides) sebagai sesuatu yang mutlak. Wahai jurnalis Indonesia, jangan coba-coba berselingkuh dengan para teroris! Karena hal itu sangat berbahaya bagi diri sendiri, institusi media, dan masyarakat secara luas. Tugas jurnalis itu mencari berita, bukan menjadi berita!

Penulis alumni Magister Manajemen Komunikasi Politik Universitas Indonesia. Staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi STPMD ’APMD” Yogyakarta.

Mendahului Para Pendahulu

Kata Pengantar Buku Gus Dur: Sekadar Mendahului

Mendahului Para Pendahulu

Dalam sebuah Diskusi Reboan Forum Demokrasi (Fordem) di rumah Marsilam Simanjuntak yang ketika itu dihadiri Abdurrahman Wahid, Rachman Tolleng, Bondan Gunawan, Rocky Gerung, dan beberapa anak muda, Gus Dur melontarkan sebuah gagasan unik. “Saya akan membuat buku berjudul Sekadar Mendahului”, ujar Ketua Fordem waktu itu. “Buku tentang apa itu Gus?” tanya Bang Silam dan Bos –panggilan akrab Rachman Tolleng- hampir bersamaan. ”Itu buku kumpulan kata pengantar buku saya untuk buku orang lain, dari berbagai topik dan kajian”, jawab Gus Dur sambil terkekeh.

Gus Dur, tokoh yang fenomenal itu, pada akhirnya menjadi orang nomor satu di Indonesia: Presiden RI. Tentu saja karena kesibukan mengemban tugas negara, Kyai Presiden ini tak sempat merealisasikan buku “Sekadar Mendahului” hingga ia lengser dari Istana Negara. Namun permintaan untuk menulis kata pengantar buku dari berbagai topik dan kajian terus mengalir. Hingga Gus Dur wafat pada akhir tahun 2009, tercatat ada puluhan buku – mendekati 40-  yang dikatapengantari kiai asal Jombang ini. Dari yang awal- awal, buku "Mati Ketawa Cara Rusia" (GrafitiPres, 1986) dan "Menumbuhkan Sikap Religius Anak-anak" (Gramedia, 1986), sampai yang paling anyar "Mata Air Peradaban" (LKiS, Agustus 2010).

Semestinya buku ini sudah terbit di kala Gus Dur sudah tidak menjadi presiden RI namun tetap aktif di tengah masyarakat. Beberapa pihak telah mencoba untuk menerbitkannya, namun entah mengapa cita-cita Gus Dur itu selalu tertunda. Bahkan Romo YB Mangunwijaya, sahabat tokoh pluralis Indonesia itu telah menyiapkan sebuah kata pengantar untuk buku bunga rampai kata pengantar Gus Dur. Kata pengantar dari Romo Mangun sungguh mendalam dan membedah lengkap hampir semua kata pengantar Gus Dur. Sebaliknya, Gus Dur juga pernah menulis sebuah kata pengantar untuk buku Romo Mangun. Kini kedua tokoh yang saling memberi kata pengantar tersebut telah meninggalkan kita.  

Sebagai kaum muda yang turut hadir di Diskusi Reboan kala itu, kami merasa terpanggil untuk merealisasikan terbitnya buku ”Sekadar Mendahului”. Buku yang mempertemukan mereka kembali secara 'in absentia'. Keterpanggilan ini bersuasana melodramatik, tapi rasanya juga tak berlebihan mengingat kami acap bersentuhan dengan Gus Dur maupun Romo Mangun. Bersama Gus Dur, kami adalah anggota Fordem, sebuah organisasi penekan kebijakan Orde Baru yang didirikan dan diketuainya. Sebagai aktivis, kami pernah beberapa kali mengundang Gus Dur berbicara dalam berbagai forum diskusi, termasuk diskusi berjudul ”Mengintip Suksesi Politik Melalui Lubang Humor” pada tahun 1992. Sedang mengenai kedekatan dengan Romo Mangun adalah di saat kami bergiat di dalam Solidaritas Indonesia untuk Timor Timur (Solidamor), organisasi yang berupaya membebaskan Indonesia dari Timor Leste di mana Romo Mangun duduk sebagai salah satu dewan penasehat.

Pada 10 Februari 1999, Romo wafat. Kami hanya menemani di RS St. Carolous Jakarta, tak mengantar sampai di Yogyakarta. 30 Desember 2009, Gus Dur wafat. Kami mengantar doa dari Yogyakarta, tak turut menemaninya di Jakarta.

***

Salah satu kesulitan yang penyunting hadapi dalam mengumpulkan buku-buku yang dikatapengantari Gus Dur adalah rentang waktu yang cukup panjang antara 1986 sampai 2009. Judul-judul buku sudah kami temukan dengan kata pengantar Gus Dur, namun buku-buku tersebut sulit ditemukan bahkan ada yang penerbitnya sudah tak aktif lagi. Kesulitan berikutnya adalah soal minta ijin kepada penerbit buku-buku tersebut. Kami menghubungi beberapa penerbit melalui email maupun telepon, namun sedikit yang merespon. Dari sedikit respon tersebut, beruntung kami mendapat semangat dari penerbit The Wahid Institute untuk meneruskan penerbitan buku ini. Beberapa kalangan aktivis, wartawan, dan seniman, yang umumnya Gusdurian, juga memberi dorongan kepada penyunting agar buku unik ini segera terbit. Alhasil, kami (hanya) mampu mengumpulkan sekitar 25 buku.

Ada beberapa buku yang belum kami dapatkan, namun akan terlengkapi dalam edisi revisi nanti. Di antaranya:

1) Negeri Tanpa Kyai, Esai Politik Sufi

2) Pergulatan Mencari Jati Diri: Konfusianisme di Indonesia

3) Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia

4) Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU

5) Al-Quran, Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme

6) Memahami Hakikat Hukum Islam

7) Perang Tipu Daya antara Bung Karno dengan Tokoh-tokoh Komunis

8) Politik Penaklukan Minoritas

9) Kiai dan Perubahan Sosial

10) Canda Nabi, Tawa Sufi

Karena kendala di atas, maka penyunting sebenarnya belum mendapat jawaban dari penerbit yang bukunya ada kata pengantar Gus Dur. Namun, demi mengejar momentum Setahun Haul Gus Dur, kami mantap menerbitkannya, mewujudkan sebagian cita-cita Gus Dur ini. Penyunting terinspiasi oleh Gus Dur yang dikenal punya seribu akal. Jika misalnya ada penerbit yang tidak rela dan menuntut karena kata pengantar Gus Dur ini dipakai dan diterbitkan, maka kami akan menjawab ala Gus Dur. Dalam Undang-undang Hak Cipta 2010 tertulis ”Dilarang mengutip sebagian isi atau seluruh isi buku ini  dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa ijin sah dari penerbit”. Dengan keyakinan seperti Gus Dur, kami, penyunting akan menjawab: ”Kami tidak mengutip sebagian apalagi seluruh 'Isi Buku' Anda, kami mengutip 'Kata Pengantar'-nya”.

Penyunting berterimakasih kepada penerbit Nalar, LKiS, Gramedia, Pustaka Pelajar, Grafiti Pres, Raja Grafindo Persada, Mizan, Erlangga, Yayasan Panglima Besar Soedirman, Pustaka Sinar Harapan, Pustaka Pesantren, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Ma’arif Institute, Averrose Press, Klik.R, Kata Kita, dan Golden Terayon Press. Terima kasih untuk keluaraga atau Pusat Data YB Mangunwijaya di Yogyakarta. Terima kasih juga kami haturkan kepada penerbit Nuansa Cendikia, Bandung yang menerbitkan buku ini. Kepada Zastrouw Al-Ngatawi, yang dulu bertugas di belakang Gus Dur, kami beri kesempatan untuk mendahului ”Sekadar Mendahului” beliau dengan menulis kata pengantar, meski tetap saja kami dahului. Tak lupa kepada para Gusdurian yang memberi endorsmen untuk buku ini.

Yogyakarta - Jakarta, Desember 2010

Tri Agus S Siswowiharjo - Marto Art

Regulasi Pertembakauan Tak Berpihak ke Penghasil

Regulasi Pertembakauan Tak Berpihak ke Penghasil

YOGYAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Tengah N Wisnubrata menyatakan tidak sependapat dengan regulasi pertembakauan yang menyengsarakan petani. Terlebih jika regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah tersebut mendapat intervensi asing.

”Saat ini ada pertempuran antara kretek sebagai rokok lokal dan rokok putih sebagai rokok international. Dan, yang pasti produk rokok dengan industri farmasi. Jika melihat Indonesia, sudah seharusnya produk tembakau tidak semata-mata dilihat dari segi kesehatan saja,” katanya saat workshop regional Jateng dan DIY ”Kesiapan Kabupaten Penghasil Tembakau Menghadapi Regulasi Pertembakauan”, Senin-Selasa (18-19/7) di LPP Convention Hotel Yogyakarta.

Seperti diketahui, beberapa regulasi dari pemerintah yang menjadi dilema, khusunya bagi petani tembakau. Misalnya UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Kementerian Kesehatan pun sudah mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) meski mendapat penolakan dari kementerian lain. Selian itu ada UU Penangggulangan Dampak Produk Tembakau terhadap kesehatan yang sudah masuk dalam prioritas prolegnas 2009-2014.

Pada kegiatan yang difasilitasi oleh STPMD ”APMD” itu, Wisnubrata mendesak pemerintah lebih tegas membuat kebijakan yang lebih berpihak pada petani tembakau.
”Kita ini punya warisan budaya khas yang namanya rokok kretek. Pemerintah harusnya lebih berani menguatkan identitas produk ini. Seperti di Cuba yang punya cerutu. Cerutu itu ya cerutu bukan rokok meskipun bahan dasarnya tembakau, dan ia tidak dipengaruhi dengan regulasi rokok,” katanya.

Keberatan
Selain APTI, forum ini juga dihadiri oleh wakil dari sembilan kabupaten penghasil tembakau di Jateng DIY, yakni Temanggung, Wonosobo, Magelang, Kendal, Grobogan, Boyolali, Klaten, Gunungkidul, dan Sleman. Rata-rata wakil dari kabupaten ini memang telah menyiapkan diri terkait adanya regulasi tersebut. Kendati apa yang dilakukan belum bisa memberikan solusi yang sepadan mereka tetap berusaha menyiapkan kemungkinan itu.

Beberapa perwakilan kabupaten secara terus terang keberatan dengan regulasi pertembakauan tersebut, misalnya Temanggung dan Kendal. Temanggung yang diwakili oleh Kepala Bappeda Bambang Dewantoro memaparkan fakta-fakta tembakau sebagai produk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan Temanggung yang sulit digantikan. ”Temanggung secara agroklimat sangat sesuai untuk tembakau. Ini merupakan budaya masyarakat turun temurun, yang menjadi sumber kesejahteraan petani,” kata Bambang.

Saat ini, kata Bambang, areal penanaman rata-rata di atas 11 ribu hektare yang tersebar di 14 kecamatan sentra tembakau. Dengan luasan tersebut, Temanggung bisa memproduksi tembakau rata-rata diatas 5.000 ton per tahun. Produksi ini menyumbang 31,42% pertembakuan di Jawa Tengah yang sebesar 21.598,20 ton, dan 3,75% untuk produksi nasional yang mencapai 181 ribu ton.

APMD Cari Masukan Regulasi Tembakau

Regulasi mengenai tembakau hingga saat ini masih menjadi dilema. Di satu sisi, industri pertembakauan mampu menyumbang pajak negara sekitar Rp 60 triliun pertahun dan menjadi tumpuan para petani tembakau. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut tegas membuat kebijakan, karena tembakau dinilai sebagai zat adiktif yang mengganggu kesehatan.

Hal ini yang menjadi landasan Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta mengadakan workshop regional ‘Kesiapan Kabupaten Penghasil Tembakau Menghadapi Regulasi Pertembakauan’, Senin-Selasa (18-19/7), pukul 08.00-16.00 WIB di LPP Convention Hotel Jl Demangan Baru No 8.

Menurut Ketua Pelaksana Drs Tri Agis Susanto MSi saat melakukan audiensi di Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat, baru-baru ini, adanya UU Kesehatan No 36 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, sedikit banyak telah berpengaruh terhadap kelangsungan petani tembakau. Selanjutnya, RPP yang diajukan Kementerian Kesehatan mengalami penolakan dan Kementerian lain, terutama Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Pertanian.

Sebagai pembicara dalam workshop tersebut Prof Dr Ir Djumali Mangunwidjaya DEA (IPB), Drs H Hasyim Affandi (Bupati Temanggung), Dra Retno Rusdjijati MKes (UM Magelang) dan Wisnu Brata (Ketua APTI Jateng).

Poster Jagongan Media Rakyat 2012

Logo Jagongan Media Rakyat 2012

Buku Gus Dur: Sekadar Mendahului

Tiga Cover Buku Biografi

Cover Dua Buku

Cover Tiga Buku (lagi)

Senyum dikulum Tsunami

Penerbitan  Buku Humor “Senyum dikulum Tsunami” Dukungan: ADF (Aceh Development Fund) 

Periode: Desember 2005

Ringkasan:
Dalam rangkaian proses peringatan bencana tsunami, berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) Aceh melaksanakan rangkaian prosesi untuk mengenang momen tersebut.  Katahati Institute dalam proses kontribusinya menerbitkan buku humor dengan judul “Senyum di kulum-Tsunami”. Buku ini digarap oleh Murizal Hamzah (wartawan Hr. Sinar Harapan) dan Tri Agus S.

Cover Tiga Buku

Mereka yang Berani Menantang Risiko

Catatan Sejarah Para Pemberang 22

Judul: Mereka yang Berani Menantang Risiko. 
Penulis: Seta Basri. 
Penerbit: Teplok Press.
ebal: 196 halaman.
Cetakan: Pertama (Oktober 2008).

Foto lama itu berbicara banyak. Sekelompok anak muda tengah membakar selembar The Stars and Stripes di depan Kedutan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Di era 1990-an, prilaku itu jelas hanya mampu dilakukan oleh “segelintir orang gila”. Dan hebatnya, para anak muda nekad itu justru sangat sadar terhadap kegilaannya. Mereka siap menghadapi bahaya akibat membakar secara sengaja simbol negara adikuasa yang secara politik dan ekonomi sangat disegani oleh pemerintahan Soeharto. Lantas siapakah mereka?
Yang pasti mereka tidak datang dari kalangan “kanan”.Terlebih dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau gerakan Islam lainnya. Mereka adalah anak-anak muda pemberang yang menyebut dirinya sebagai aktvis Pusat Informasi Jaringan Aksi untuk Reformasi Indonesia (PIJAR Indonesia). Sebuah organ perlawanan politik yang justru disebut oleh Anders Uhlin—pengamat politik Indonesia asal Swedia-- sebagai penganut ideologi populisme kiri.

Namun secara harfiah penyebutan populisme kiri sebagai ideologi PIJAR Indonesia juga bukan tanpa masalah. Menurut Ray Rangkuti—salah seorang mantan aktivis PIJAR Indonesia--, tidak semata-mata acuan ideologi para aktivis PIJAR Indonesia seluruhnya bermazhab ke kiri. Alih-alih homogen, secara perorangan para aktivis PIJAR memiliki ideologi sendiri-sendiri.

“Selama mereka mau melawan Soeharto, di PIJAR, orang bebas untuk menjadi Islam atau Kristen, Kiri atau Kanan, bahkan atheis atau theis ”ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia itu.
Pernyataan Ray berkelindan dengan pendapat Tri Agus Susanto Siswowiharjo (TASS) di buku ini. TASS menyebut permusuhan terhadap Soeharto adalah ideologi utama PIJAR Indonesia.Permusuhan itu tidak semata-mata dilakukan atas dasar Soeharto sebagai personal. Namun lebih jauh, mereka memandang Soeharto sebagai sebuah sistem yang menjadi biang keladi semua masalah di Indonesia. Karena itu ia laik dijatuhkan.

Langkah awal yang dijalankan PIJAR untuk menjatuhkan Soeharto adalah lewat upaya pembusukan sistem atau dalam bahasa TASS “ dikatakan sebagai “sosialisasi kebencian”. “Bagaimana membuat orang yang tadinya tidak benci menjadi benci. Sedikit demi sedikit, dari kampus ke kampus, dari organisasi ke organisasi, supaya kebencian itu menjadi kebencian yang menasional…”kata TASS (halaman 93-94).
Sosialisasi kebencian itu tidak dilakukan oleh anak-anak PIJAR via demonstrasi dan forum diskusi semata. Dalam obrolan ngalor-ngidul di angkutan kota, warung tegal dan bahkan saat pacaran, mereka tak lelah-lelahnya meyakinkan masyarakat bahwa Soeharto adalah dalang segala bencana. Terkait dengan hal ini, saya masih ingat, ada seorang aktivis PIJAR yang memiliki tradisi personal mengakhiri setiap ritual bersinnya dengan kata-kata yang menjatuhkan martabat Soeharto.

Secara psikologis, bentuk perlawanan politik yang diracik dalam bentuk sedikit “lawak” itu memberi pengaruh luar biasa terhadap élan dan militansi anak-anak PIJAR. Berbeda dengan organ gerakan lain yang memiliki wajah serius, aktivis PIJAR memandang perlawanan terhadap Soeharto sebagai sebuah “fitrah” untuk orang Indonesia. Bisa jadi karena sikap wajar itu, mereka merasa santai saja keluar masuk penjara.
Sangat disayangkan, semua bentuk perlawanan unik dan manusiawi itu justru tidak terekam dalam buku ini. Sebagai sebuah catatan sejarah gerakan pro demokrasi di Indonesia, Seta Basri kurang mengeksplorasi sisi kemanusian dari para aktivis PIJAR. Padahal, kalau mau ia memiliki segudang informasi tentang semua itu mengingat ia sendiri pernah bergaul akrab dan bahkan tercatat sebagai anggota PIJAR angkatan Latihan Aksi Reformasi (LAR) ke-2.

Alih-alih bergerak ke arah yang lebih informatif dan inovatif, ada kesan Seta justru terjebak untuk mengulang-ulang kembali periodesasi sejarah gerakan pro demokrasi Indonesia, yang sudah ratusan penulis menukilnya. Jadi sama sekali tidak ada temuan terbaru.

Untuk informasi tentang PIJAR-nya sendiri, baru dibahas begitu pandangan mata kita masuk ke halaman 78. Dan itu pun sebagian besar berisi barisan huruf yang membuat kening para pembacanya (kecuali mungkin para akademisi) mengernyit.

Namun tidak adil rasanya, jika “dosa-dosa” itu dilimpahkan kepada Seta seorang. Sebagai seorang maksimalis, saya yakin, Seta sendiri tidak akan puas terhadap buku perdananya itu. Jadi kritik harus saya muntahkan pula kepada pihak sponsor dan penyunting yang kesannya terburu-buru meluncurkan buku ini.
“Hampir 98% buku ini adalah saduran telanjang dari tesis asli.Bahasa akademiknya tidak dirubah. Jadi wajar kalau terkesan kering,”ujar Seta, usai mengikuti acara peluncuran buku tersebut.

Padahal kalau mau lebih bersabar, hasil tesis S2 di Jurusan Ilmu Politik FISIP UI itu, bisa lebih dikembangkan via riset ulang. Bahasanya yang kaku juga baiknya dirubah lebih mengalir hingga menjadi sebuah buku ilmiah yang “renyah” dibaca. Laiknya 2 buku yang diangkat dari skripsinya Soe Hok Gie: Di Bawah Lantera Merah dan Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan. Tapi karya intelektual tetaplah karya intelektual. Acungan jempol tetap laik diberikan kepada Seta Basri dan para sponsor bukunya. Apa lagi kalau bukan untuk upaya mereka “mengabadikan” catatan perlawanan anak-anak muda pemberang itu dalam kancah sejarah politik Indonesia. Bravo! (hendijo)

(HENDI JOHARI)

Mereka yang Berani Menantang Risiko : Buku tentang Pijar Indonesia 
 Diposkan oleh seta basri at 13 Februari 2009

Buku ini terbit 13 Desember 2008. 
Judul buku "Mereka yang Berani Menantang Risiko: Motif Keterlibatan Mahasiswa ke dalam Pijar Indonesia."
 Peluncuran perdananya dilakukan di Kafe Galeri Taman Ismail Marzuki. Hadir selaku pembahas Hermawan Sulistyo, Irine Gayatri (LIPI), dan Hariman Siregar (mantan aktivis mahasiswa 1974). 
Buku ini coba membedah isi dari sebuah 'project' gerakan sosial prodemokrasi Indonesia bernama Pijar Indonesia.

Organisasi ini merupakan metamorfosa dari organ pers mahasiswa di era 1980-an. Genealogi, Organisasi, Ideologi, dan Jaringan Aksi yang dibangun project tersebut diteropong oleh buku ini. Selain itu, penulis juga coba mengkonstruksi motif para partisipan mahasiswa yang terlibat di kelompok ini. Simak pula resensinya di harian Jurnal Nasional.

Kini, para aktivis yang pernah terlibat di Pijar Indonesia memasuki peta perpolitikan nasional. Sebagian ada yang masuk ke dalam partai politik. Namun, sebagian tetap di format gerakan sosial, dengan fungsi utamanya mengkritisi arah guliran transisi politik di Indonesia. Buku ini bertebal 196 halaman dan diterbitkan Teplok Press. Kata pengantar diberikan Arbi Sanit (Universitas Indonesia) dan Aris Santoso (mantan aktivis mahasiswa 1980-an).

Hadir dalam acara peluncuran buku A.M. Fatwa, Trimedya Panjaitan, Bambang Sulistomo, Berar Fathia, Frans Hendra Winata, dan Yeni Rosa Damayanti. Selain itu, beberapa mantan tokoh aktivis mahasiswa seperti Hendi Zipelius Johari (Universitas Nasional), Gustie Firdaus (Universitas Nasional), Ray Rangkuti (UIN Syarif Hidayatullah), serta Taufan Hunneman (Universitas Jayabaya, kini caleg Partai Demokrat) turut hadir untuk berpartisipasi di dalam acara.

Kata pengantar penulis sebagai berikut : Guliran transisi menuju demokrasi Republik Indonesia sudah lewat satu dekade. Cukup banyak perubahan yang terjadi, mulai dari masa administrasi Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, maupun Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahir banyak kebijakan-kebijakan populis semacam pembersihan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penaikan gaji pegawai negeri dan militer, Bantuan Langsung Tunai, penaikan anggaran pendidikan, dan sejenisnya. Namun, ini pun bukan tanpa aneka kekurangan semacam diskontinuitas program dari administrasi pemerintahan yang satu ke lainnya, bermunculannya sektarianisme politik, upaya dekonstruksi ideologi negara, persoalan disintegrasi wilayah, dan sejenisnya. Memang, tidak ada kata selesai bagi sebuah proses.

Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ---seperti termaktub di sila kelima Pancasila--- merupakan ideal typhus masyarakat Indonesia, yang tampaknya cuma bisa kita rasakan kehadirannya melalui proses menuju ke sana. Tugas elemen masyarakat, apapun bentuknya, adalah memastikan bahwa proses ke arah ideal typhus tersebut terus berjalan. Pelaksanaan tugas semacam ini pula yang diteropong oleh tulisan ini.

Melalui penelusuran atas motif keterlibatan sejumlah mahasiswa ke dalam entitas gerakan sosial, buku ini coba mengingatkan bahwa idealisme itu pernah dan harus tetap ada. Idealisme yang mereka salurkan melalui "project" gerakan sosial yang berdimensi plural semacam PIJAR Indonesia membawa kita ke masa ketika kebebasan berpendapat masih menjadi 'barang mahal' di bumi Indonesia.

Buku ini bermaksud agar substansi perjuangan di masa-masa yang termaktub di dalam content-nya tidak menjadi sekadar romantisisme sejarah. Selain itu, tulisan ini pun hendak mencatatkan di dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa pernah ada salah satu organ masyarakat sipil yang care terhadap bangsanya. Meskipun bukan merupakan organ yang 'safe' dan 'menjanjikan karir politik' untuk digeluti, PIJAR Indonesia mencatatkan dirinya bahwa idealisme kesejahteraan dan keadilan di bumi Indonesia masih menjadi sebuah pilihan. [.........] Dapatkan segera di toko buku terdekat anda. Terima kasih.

 

Thanks resensinya Pel. Iya, gua pikir juga kenapa ngga model fenomenologis ya.

Mengenang Masa Anak-anak Menyelamatkan Dolanan Kita

Mengenang Masa Anak-anak,
Menyelamatkan Dolanan Kita

(tulisan ini dimuat di katalog Pameran Tunggal Niken Larasati di Graha Budaya Indonesia Tokyo, Jepang Maret-Juni 2012)

Permainan anak-anak tradisional kini tinggal menunggu waktu hilang ditelan zaman. Anak-anak kini lebih tertarik menghabiskan waktu di depan televisi menonton acara anak-anak atau bermain dengan peralatan modern seperti playstation (PS), game online di internet atau handphone. Akibatnya permainan tradisional makin ditinggalkan.

Menurut Hamzuri dan Tiarma Rita Siregar dalam bukunya, Permainan Tradisional Indonesia (Depdiknas,1998), permainan tradisional memiliki ragam bentuk dan variasi yang begitu banyak. Setidaknya ada 750 macam permainan tradisional di Indonesia, dan banyak yang belum terinventarisasi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa permainan tradisional Indonesia sangat melimpah.

Permainan tradisional mempunyai karakteristik yang berdampak positif pada perkembangan anak. Pertama, cenderung memanfaatkan alat di lingkungan kita tanpa harus membelinya sehingga perlu daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Banyak alat-alat permainan yang dibuat dari tumbuhan, tanah, genteng, batu, atau pasir. Misalkan mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk bali, engrang yang dibuat dari bambu, permainan ecrak yang menggunakan batu, telepon-teleponan menggunakan kaleng bekas dan benang nilon dan lain sebagainya.

Kedua, dominan melibatkan pemain yang relatif banyak. Hampir setiap permainan rakyat begitu banyak anggotanya. Hali ini dikarenakan selain mendahulukan faktor kesenangan bersama, permainan ini juga mempunyai maksud lebih pada pendalaman kemampuan interaksi antarpemain (potensi interpersonal). seperti petak umpet, congklak, dan gobak sodor.

Ketiga, memiliki nilai-nilai luhur dan pesan-pesan moral tertentu seperti nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, sikap lapang dada (kalau kalah), dorongan berprestasi, dan taat pada aturan. Semua itu didapatkan kalau si pemain benar-benar menghayati, menikmati, dan mengerti sari dari permainan tersebut.

Kini lihatlah anak-anak zaman sekarang. Mereka mungkin tak kenal, apalagi memainkan gobag sodor. Mereka juga tak lagi melirik dakon atau egrang. Selain membuat anak-anak mampu bersosialisasi dengan baik, permainan anak tradisional dapat melatih saraf motorik anak, karena mereka lebih aktif. Nilai-nilai positif yang itu kini kian pudar, anak-anak sekarang makin tumbuh dalam suasana individualis.

Sebagai seorang pelukis yang pada masa kecilnya akrab dengan permainan tradisional, Niken Larasati resah dan tak rela, permainan tradisional punah dimakan waktu. Perempuan yang lahir dan besar di Yogyakarta ini kemudian mendata dan mencurahkan kepekaan artistiknya pada sejumlah lukisan. Kepedulian terhadap masalah sosial seorang pelukis membutuhkan pengalaman dan konsistensi. Kepeduliannya dan tanggungjawab sebagai seorang seniman bisa kita ditelusuri dari karya sang pelukis sejak ia terjun dan memilih hidup di dunia seni sampai saat ini. Konsistensi adalah kata kuncinya.

Melalui karya yang ditampilkan di Graha Budaya Indonesia (GBI) di Tokyo, Jepang, Niken seolah mengajak kita kembali ke masa lalu: masa anak-anak ketika belum diserbu mainan dan permainan modern. Berbagai permainan anak-anak seperti balapan teklek, dakon, egrang, engklek, jamuran, bekelan, hompimpa, dan pasaran, ia tuangkan dalam kanvas dengan media acrylic. Wajah-wajah anak-anak ceria terlihat dalam hampir semua lukisan Niken. Pelukis yang tinggal di pinggiran kota Yogyakarta yang masih menyatu dengan suasana desa itu, mampu menghadirkan permainan tradisional puluhan tahun lalu pada zaman sekarang. Lukisan-lukisan Niken tak ubahnya seperti lorong waktu yang bisa dipakai siapa saja yang mempunyai masa lalu sebagai anak-anak.

Jika kita amati karya-karya Niken, tampak hampir semua anak-anak yang ceria sedang bermain itu menggunakan pakaian berbahan batik. Lagi-lagi Niken ingin mengangkat batik sebagai karya budaya Indonesia. Tentu ini merupakan kepedulian Niken satu lagi untuk melestarikan budaya negerinya. Di tengah kontroversi pengakuan hasil budaya Indonesia oleh negara lain, Niken menyatakan kepeduliannya melalui karya.

Sejak GBI berdiri 13 tahun lalu baru kali ini menghadirkan seorang pelukis perempuan. Sebelumnya GBI menyelenggarakan Pameran Tunggal atau Grup pelukis Indonesia dari Jakarta, Aceh, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Niken adalah pelukis pertama dari Yogyakarta yang diundang untuk pameran di GBI.

Kehadiran Niken dan karya-karyanya di GBI, tak lepas dari peran media jejaring sosial, Facebook. Ketua Umum GBI-Tokyo Seiichi Okawa pertama kali melihat karya Niken melalui account facebook Niken. Setelah berkomunikasi melalui facebook, pada saat Seiichi Okawa berkunjung ke Indonesia, ia menyempatkan diri mengamati secara langsung karya Niken di rumah yang sekaligus studionya di Yogyakarta.

Pameran Tunggal Niken Larasati di GBI-Tokyo merupakan pengakuan atas konsistensinya. Karya Niken yang sarat dengan kepedulian mengangkat dolanan anak-anak tradisional mendapat apresiasi yang setimpal. Kepedulian Niken terhadap permainan tradisional dan batik sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang giat memberdayakan dan mengembangkan budaya lokal sebagai aset budaya untuk menunjang pariwisata. Selamat untuk Niken Larasati dan GBI-Tokyo.

Yogyakarta, akhir Januari 2012

Tri Agus Susanto
Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta

SUPERSEMAR

Kamis, 13 Maret 2008

SUPERSEMAR

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY

Kompas Selasa, 11 Maret 2008 01:27 WIB

Saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 19 September 1995, Tri Agus Siswowihardjo memelésétkan Supersemar jadi ”Sudah Persis Seperti Marcos”. Tri Agus diadili karena mengkritik Orde Baru. Ferdinand Marcos adalah Presiden Filipina yang kabur ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS). Ia terlibat korupsi dan membunuh Senator Benigno Aquino, suami Presiden Ny Corry Aquino.

Selain pelésétan Supersemar, pleidoi Tri memopulerkan ”Su-dah Ha-rus To-bat”. Singkatan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) ia sulap menjadi ”S Dalang Segala Bencana”.
Lalu, kata ”hakim” ia pelésétkan jadi ”Hubungi Aku Kalau Ingin Menang” dan ”jaksa” jadi ”Jika Anda Kesulitan Suaplah Aku”. Singkatan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) ia urai jadi ”Kasih Uang Habis Perkara”.

Anda ingat bagaimana nama seorang menteri Orde Baru (Orba) dipelésétkan jadi ”Hari- hari Omong Kosong”. Nama seorang presiden pun jadi ”Bicara Jago, Habis Bicara Bingung”.
Pelésétan bagian dari bahasa politik yang tumbuh subur jika rakyat tertekan. Ia beredar dari mulut ke mulut dan amat menyehatkan karena jadi pelampiasan frustrasi.

Ambil contoh Malaysia, yang baru saja pemilu yang sejak 1957 selalu dimenangi koalisi Barisan Nasional (BN). Partai dominan di BN adalah United Malay National Organisation (UMNO).
Pelésétan UMNO yang kini populer adalah ”U Must Not Object ” (Anda Tak Boleh Keberatan). Maklum, rakyat telah bosan menyaksikan tingkah laku para politisi UMNO. Sinisme itu tercermin juga dari pelésétan maskapai Malaysia Airline System (MAS), yang diubah jadi ”Mana Ada Sistem?”. Dulu Garuda Indonesia Airways (GIA) diledek ”Garuda Insya Allah” karena suka telat.

Sebagian kalangan menilai proyek mobil nasional Proton gagal karena memboroskan uang rakyat. Proton dipelésétkan jadi ”Possibly the Riskiest Option To drive On road Nowdays” (Pilihan yang Mungkin Paling Berbahaya untuk Dikendarai di Jalan Saat Ini).
Orba dulu punya proyek mercu suar Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN). Ada yang menyebutnya ”Industri Penerima Tamu Negara” karena pabriknya hanya jadi ”tujuan wisata” tamu asing yang berkunjung ke sini. Di Thailand pesawat IPTN dijuluki ”Gone with the Wind”, merujuk ke film Hollywood. Soalnya cat pesawat yang dikerjakan asal-asalan itu cepat terkelupas diterpa angin tiap kali mengangkasa. Berhubung IPTN bermarkas di Bandung, orang Priangan punya istilah sendiri. IPTN bagi mereka singkatan ”Ieu Pesawat Teu Ngapung-ngapung” (Pesawatnya Enggak Bisa Terbang).

Negara tetangga, Singapura, dikenal tempat yang tak murah. Pemerintah rajin membangun apartemen-apartemen yang dikelola House Development Board (HDB). Bagi sebagian rakyat, HDB singkatan ”Highly Dangerous Building” (Gedung Amat Berbahaya). Soalnya ngeri tinggal di lantai 30-an apartemen mereka. Rakyat negeri mini itu dimanjakan berbagai fasilitas umum kelas satu berbiaya mahal. Maka, Public Utilities Board (PUB) dipelésétkan jadi ”Pay Until Broke” (Bayar Terus sampai Bangkrut). Salah satu PUB yang ngetop adalah Electronic Road Pricing (ERP) yang diberlakukan di jalan-jalan protokol, seperti Orchard Road. Berhubung mahal, ERP diubah jadi ”Everyday Rob People” (Tiap Hari Merampok Rakyat). Partai yang selalu memenangi pemilu di sana People’s Action Party (PAP). Kalangan yang sinis menyebutnya Pay And Pay (Bayar Terus). Dan, Anda pasti tahu, Singapura menerapkan aturan denda yang kesohor ke berbagai penjuru dunia sehingga dilédék dengan ”Fine City”. Artinya bisa dua: kota yang teratur atau sedikit-sedikit main denda.

Kini ke AS. Serbuan pasukan ke Irak menewaskan ribuan serdadu, membuat sebagian rakyat kritis terhadap militer yang tak jera merekrut remaja dengan aneka iming-iming.
Maka, singkatan Navy (Angkatan Laut) dipelésétkan jadi ”Never Again Volunteer Yourself” (Kapok Jadi Relawan). Marine (Marinir) sama dengan ”Muscles Are Required Intelligence Not Essential” (Otot Dibutuhkan, Inteligensia Tidak). Singkatan Army (Angkatan Darat) jadi ”Aren’t Ready to be Marines Yet” (Belum Siap Jadi Marinir). Maklum, Marinir lebih bergengsi dibandingkan dengan Angkatan Darat. Setelah 9/11, pemerintah mendirikan Department of Homeland Security. Untuk memperketat keamanan bandara ada Federal Air Transportation Airport Security Service alias FATASS (Bokong Raksasa).

Bangsa ini pun gemar pemelésétan politik. Undang-Undang Dasar (UUD ’45) diubah ”Ujung-ujungnya Duit Empat Liem”, istilah bisnis Ali-Baba yang merujuk ke Liem Swie Liong.
Setelah mundur dari jabatan wapres, Bung Hatta mengubah ”Dwi Tunggal” jadi ”Dwi Tanggal”. Persis kayak gigi anak-anak yang suka ”tanggal” (copot). Bung Karno tak habis mengerti ada istilah Orba dan Orde Lama (Orla). Kepada pers, ia bilang cuma tahu ada ”Ordasi” (Orde Berdasi) dan ”Orplinplan” (Orde Plin-plan).

Hari ini pas 42 tahun Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Tahun 1975 saya berdarmawisata ke Dieng, Jawa Tengah, dan mampir ke Goa Semar. Saya shock, penjaga goa potongan tubuh dan wajahnya mirip Semar. Sejak saat itu saya percaya Supersemar singkatan ”Sudah Persis Seperti Semar”. Supersemar: Sulit Dipercaya, Seram, dan Top Markotop!

Isu Reshuffle dan Konflik Demokrat

Senin, 27 September 2010

[Koran-Digital] Tri Agus S Siswowihardjo :

Isu Reshuffle dan Konflik Demokrat 

Oleh Tri Agus S Siswowihardjo Aktivis; Alumni magister komunikasi
politik UI, tinggal di Yogyakarta

Sangat baik kalau menteri yang ada di kabinet semua dibersihkan dari
isu korupsi serta ketidakcakapan kerja. Namun, alangkah baiknya Presiden melakukan itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan rumor jalanan, apalagi berdasarkan demonstrasi
pesanan."

ISU reshuffl e kian kencang berembus menjelang satu tahun pemerintahan
kabinet SBY jilid dua. Isu itu ramai justru dari markas demokrat.
Kenapa? Isu reshuffl e sebenarnya sudah merebak dan ini diawali dari
evaluasi rapor merah beberapa menteri berdasarkan kinerja. Namun,
belakangan, isu reshuffl e kabinet makin kencang berembus. Tapi, kali
ini menteri yang akan di-reshuffl e bergeser justru dari dalam kandang
Partai Demokrat sendiri dan mereka justru dikenal sangat loyal dan
dekat de ngan SBY. Dari lima nama yang sering disebut, paling tidak
tiga di antaranya dari Demokrat, yakni Menteri Sumber Daya Mineral,
Menteri Perhubungan, dan Menteri Sekretaris Negara. Adapun Menteri
Kelautan Fadel Muhammad, sekalipun dari Partai Golkar, dia menjadi
inti dari tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono dalam pilpres 2009.

Menarik untuk dicermati, isu reshuffle tersebut justru datang dari
markas dan 'pentolan-pentolan' Partai Demokrat. Di antaranya Ahmad
Mubarok dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para penggagas
reshuffle ini malah cenderung memunculkan isu baru, yaitu soal
perselingkuhan. Isu yang sangat seksi di masyarakat luas. Gosip, yang sangat populer dari infotainment. Sementara isu soal kinerja malah tidak muncul dan menteri-menteri yang
dulu dinilai kinerja mereka buruk.

Sekalipun masalah kinerja pernah diutarakan Mubarok di salah satu
stasiun TV, data Mubarok berdasarkan masukan dari dirjen-dirjen di
departemen bersangkutan. Aneh, seorang menteri yang punya kinerja
baik, kalau dia ditanyakan kepada dirjen dan sekjen, niscaya pasti
tidak baik. Karena persoalan di kementerian biasanya para birokrat itu
sendiri.

Demokrat tak kompak Menyimak isu reshuffle justru datang dari markas
Demokrat sendiri dan orang yang mereka embuskan akan di-reshuffle
adalah orang-orang Demokrat yang dikenal terbaik dan loyal terhadap
SBY sendiri. Lalu, apa makna yang bisa dilihat dari isu tersebut?
Ada dua indikasi yang mudah dilihat. Pertama, ada perpecahan di dalam
tubuh Demokrat. Kedua, SBY sendiri gagal memimpin sebagai Ketua Dewan
Pembina Partai Demokrat dan juga sebagai presiden. Ada kabar, kenapa
justru orang Demokrat yang mengembuskan isu reshuffle karena dari
dalam Partai Demokrat sendiri ada yang ingin jadi menteri sebagai
pengganti. Karena itu pula isu yang diangkat bukan masalah kinerja.
Karena, menteri yang masuk dalam ka tegori kinerja buruk itu bukan
dari Partai Demokrat.

Evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) kepada kementerian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
II memiliki parameter yang terukur. Dari itu, hasil evaluasi tersebut
dapat dipertanggungjawabkan. UKP4 telah mengevaluasi kinerja KIB II
dan lembaga.

UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto memiliki tolok ukur
(parameter) yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memberi penilaian.
UKP4 telah memberikan `rapor merah' terhadap ketiga kementerian
tersebut (Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, dan
Kementerian PU) dan lembaga lainnya.

Hasil evaluasi UKP4 menyebutkan bahwa terdapat 49 instansi pemerintah
yang terdiri atas beberapa kementerian dan lembaga yang termasuk
kategori 'mengecewakan'. Dari 49 instansi pemerintah yang mengecewakan
tersebut di antaranya adalah Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum
dan HAM, dan Kementerian PU.

Semestinya hasil evaluasi UKP4 ini dapat dijadikan referensi oleh
Presiden Yudhoyono dalam memberikan punishment terhadap menteri-
menteri yang dianggap gagal. Tidak menutup kemungkinan, dapat juga
dijadikan rujukan oleh Presiden untuk me-reshuffl e kabinet pada
waktunya. Dalam pengertian lain, sudah saatnya Presiden tidak
mempertahankan menterimenteri yang tidak berprestasi, yang justru
nantinya akan menjadi beban pemerintahannya.

Kalau isu kinerja yang dibuat alasan, artinya sekalipun mereka
diganti, penggantinya adalah dari tiap partai yang tergabung dalam
koalisi. Tidak mungkin dari Demoktrat. Maka, peluang isu itu tidak pas
diangkat.

Dari paparan ini jelas, kenapa isu yang diangkat justru masalah
perselingkuhan. Dan dalam isu tersebut selalu disebut-sebut nama Ani
Yudhoyono di belakang fenomena itu. Ini isu yang sangat membahayakan
dan merugikan citra kepemerintahan SBY
sendiri.

Misalnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri
Perhubungan Fredy Numberi, dikenal orang yang sangat dekat dan loyal
dengan SBY. Terbukti mereka berdua menemani SBY di dua periode
menteri. Bahkan, posisi kementerian mereka bergeser ke yang sangat
strategis. Fredy sendiri sering disebut salah satu menteri perwakilan
Indonesia Timur. Dari sisi kecakapan kerja tergolong baik, kalau tidak
mau disebut sukses.

Contoh terbaru, dia berhasil memperbaiki kelancaran arus mudik tahun
ini. Fakta yang tidak bisa dibantah sekalipun bekerja sama dengan
instansi lain, namun Jenderal Angkatan Laut ini memang dikenal jarang
muncul di media massa. Soal angka kecelakaan, misalnya, turun dari
1.646 kasus menjadi 1.397 kasus. Korban tewas juga menurun dari 702
menjadi 311 orang, luka berat turun dari 800 menjadi 418 orang serta
luka ringan turun dari 1.076 menjadi 855 orang. Angka tersebut jauh
menurun jika dibandingkan dengan periode pada menterimenteri
sebelumnya.

Sebenarnya, sangat baik kalau menteri yang ada di kabinet semua
dibersihkan dari isu korupsi serta ketidakcakapan kerja. Namun,
alangkah baik nya Presiden melakukan itu berdasarkan fakta, bukan
berdasarkan rumor jalanan, apalagi berdasarkan demonstrasi pesanan.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/09/28/ArticleHtmls/28_09_2010_021_020.shtml?Mode=0