London Aku Ingin Kembali #AyoKeUK

London Aku Ingin Kembali
#AyoKeUK

Goodbye England’s Rose’
From a country lost without your soul,
Who’ll miss the wings of your compassion
More than you’ll ever know

Setiap mendengar lagu “Candle in the Wind” atau “Goodbye England’s Rose”, karya Bernie Taupin dan Elton John, yang dinyanyikan Elton John, saya langsung teringat London. Seolah saya dibawa kembali ke ibukota Inggris itu menyusuri tempat-tempat indah yang pernah saya jelajahi. Padahal saya mengunjungi kota itu lebih dari dua puluh tahun lalu. Tahun 1997. Saya beruntung karena pada saat yang sama, seluruh mata dunia sedang memandang ke negeri Ratu Elizabhet itu, karena ada tokoh besar namun rendah hati meninggal dunia. Ya, ketika itu, Putri Diana yang meninggal itu.

Saya berangkat dari Amsterdam Schiphol, Belanda, menuju Heathrow Airport dekat London pada 4 September 1997. Ini artinya dua hari menjelang pemakaman, ibu dari Pangeran Harry dan Pangeran William, 6 September 1997. Semua tahu, seluruh dunia terkejut saat Lady Di meninggal akibat kecelakaan lalulintas di Paris, Perancis, pada 31 Agustus 1997. Mungkin bagi saya, ini kebetulan yang membahagiakan, ikut menyaksikan sebuah negeri yang sedang sedih. Dan, lebih membanggakan lagi, saya bisa menjadi saksi sejarah melihat “pemakaman abad ini” di sana.

Saya pun ikut larut dalam kesedihan, karena di sekeling saya tua-muda, laki-laki-perempuan tampak sedih. Saya berdiri di depan Buckingham Palace cukup lama. Dari karangan bunga hanya puluhan hingga ribuan karangan bunga di depan pagar istana yang tiap hari dikunjungi ribuan turis mancanegara itu, Tak hanya karangan bunga, sebagai tanda cinta dan duka untuk putri kelahiran 1 Juli 1961 itu. Ada juga surat, poster, T-Shirt, sampai boneka.

Pada hari pemakaman, saya dan sekitar dua juta warga London ikut berdiri di sepanjang jalan yang dilewati kereta jenasah Sang Putri yang oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton disebut “a giant of our time throught her simple humility” itu. Saya berada di sekitar gereja Westminter Abbye. Di gereja itu Elton John menyanyikan lagu “Candle in the Wind” untuk mengantarkan “England’s Rose” ke peristirahatan terakhirnya. Sebuah lagu yang sangat menyentuh, menyayat hati.

Jenazah Putri Diana diarak dengan kereta kerajaan dari Westminter Abbye menuju pemakaman keluarga Diana di Althorp, Northamtonshire, kira-kira sejauh 80 mil. Prosesi pemakaman disaksikan sekitar 2,5 miliar penduduk dunia, termasuk masyarakat Indonesia, melalui siaran langsung di televisi. Tentu saja saya ikut merasakan negeri itu dalam keadaan berduka. Saat itu Inggris menangis.

Itulah sebagian pengalaman saya yang tak terlupakan ketika mengunjungi London. Tapi tak itu saja. Ada pengalaman lain yang juga tak terlupa, Saya terpaksa semalam tidur di Central Station London. Lho kok bisa. Berikut pengalaman yang agak memalukan itu.

Selama berada di London, saya menginap di rumah seorang kawan di Thornton Heath pinggiran selatan London. Kawan saya menyarankan agar kalau kemana-mana naik kereta bawah tanah. Orang London menyebut “the Tube”. Silakan menukar dulu mata uang dolar ke poundsterling (disebut “Quit”). Setelah itu bisa dipakai untuk membeli tiket kereta bawah tanah. Selain dengan menggunakan “the Tube” bisa juga dengan naik bus tingkat dengan warna khas, merah. London Underground atau Underground merupakan jaringan kereta listrik tertua dan mungkin tersibuk di dunia dengan 3 juta penumpang setiap hari. Beroperasi sejak 10 Januari 1863 memiliki 274 stasiun dan 408 km rel aktif.

Saya naik kereta dari Stasiun Thornton Heath menuju Stasiun London Victoria. Perjalanan sepanjang 14 kilometer melewati beberapa stasiun. Dari Stasiun Victoria, yang merupakan stasiun kereta pusat London itu, saya berpindah moda transportasi lain, menggunakan bus tingkat menuju tempat-tempat yang sudah populer seperti Hyde Park, St. James Park, Trafalgar Square, London Bridge, Parliament House & Big Ben dan Buckingham Palace. Tahun itu, London Eye belum ada.

Ada beberapa tempat yang dapat dikunjungi dengan jalan kaki dari Stasiun Victoria. Berbekal London Map yang gratis saya berjalan kaki menikmati keindahan dan kemegahan Parliament House & Big Ben yang terkenal itu. Suara Big Ben mengingatkan tanda menjelang siaran berita di Radio BBC London siaran Bahasa Indonesia. Radio ini sering saya dengar saat saya SMA dan mahasiswa. Gedung parlemen Kerajaan Inggris itu berwarna coklat. Terletak di pinggir Sungai Thames yang membelah kota London. Di sini juga terdapat Westminster Bridge. Dalam penjelajahan itu tak lupa saya melihat dari dekat ikon-ikon London yang telah mendunia misalnya kotak telepon umum merah, taksi kuno hitam, dan bus tingkat merah.

Usai jalan-jalan sampai larut malam saya bergegas pulang. Kembali ke Thornton Heath menggunakan kereta, lalu jalan kaki sekitar dua blok dari stasiun. Namun betapa memalukan, rupanya saya tersesat. Saya bingung melihat bangunan perumahan yang nyaris sama. Lebih celaka, saat itu saya belum mempunyai HP dan tak ingat nomor telepon rumah kawan. Singkatnya, saya tak menemukan rumah kawan saya itu. Hari kian beranjak larut malam. Pinggiran kota tampak lengang dan sepi.

Saya akhirnya memutuskan kembali naik kereta, mungkin kereta terakhir, ke Stasiun Victoria London. Kembali ke pusat kota yang luasnya 1,579 km2 itu. Dan dengan terpaksa tidur di stasiun terbesar di London itu bersama beberapa gelandangan. Awalnya ada perasaan takut. Namun kecapaian dan rasa kantuk membuat saya langsung tertidur di sebuah bangku stasiun. Pagi sekali saya dibangunkan oleh keramaian stasiun sebelum kereta pertama datang atau berangkat di stasiun itu.

Itulah pengalaman saya mengunjungi London yang tak mungkin terlupa sampai saya tua. Pengalaman menjadi saksi mata “pemakaman abad ini” dan tidur bersama gelandangan di stasiun kereta London Victoria.

Tentu saja saya ingin kembali mengunjungi London, metropolitan berpenduduk lebih dari 8 juta jiwa (sensus 2011) itu. Kota itu pasti sudah banyak berubah. Ada London Eye, gedung-gedung baru yang tinggi, serta bus kota dan taxi yang lebih baru. Jika saya berkunjung kembali ke Inggris, saya tak hanya ingin ke London, tapi juga kota-kota lain seperti Manchester dan Liverpool. Di dua kota itu yang pertama saya kunjungi adalah Old Trafford, Etihad Stadium dan Anfield. Ya, ketiganya adalah stadion sepakbola markas Manchester United, Manchester City, dan Liverpool FC.

#AyoKeUK
#WTGB
#OMGB

Indonesia dan Timor Leste Punya Dua Hari Kemerdekaan

Thursday, 19 April 2012 16:36

 

KBR68H, Jakarta – Timor Lester, negara tetangga yang baru saja memilih Presiden, ternyata memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Indonesia dalam hal hari kemerdekaan. Indonesia sempat memiliki dua versi Hari Kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949. Versi kedua adalah tanggal yang diakui Belanda selama ini. Demikian juga dengan Timor Leste, yaitu  28 November 1975, lalu yang kedua 20 Mei 2002.  Kemerdekaan Timor Leste versi 28 November 1975, sama dengan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, yaitu sama-sama hasil inisiatif masing-masing bangsa. Sementara Proklamasi versi 20 Mei 2002, ada nuansa keterlibatan PBB, sehingga terkesan kurang heroik.

 

 

 

 

 

 

Hal itu terungkap dalam diskusi dan peluncuran buku Dua Kali Merdeka, karya Avelino M. Coelho. Avelino sendiri adalah Menteri Energi dalam Kabinet Xanana Gusmao, dan lulusan sebuah PTS di Jakarta.

Menurut Agus Tri Susanto, ketua panitia penyelanggara peluncuran buku, acara ini diadakan untuk menyambut pemilu presiden di Timor Leste, dan merayakan hubungan antara Indonesia dan Timor Leste.

“Pasalnya setelah berpisah dengan Indonesia, sangat minim berita datang dari Timor Leste,  termasuk berita kemenangan Taur Matan Ruak dalam pemilu presiden, kalah jauh dengan pemberitaan perkawinan seorang aktris Indonesia dengan pengusaha asal Timor Leste,” tambah Agus, yang juga pengajar sebuah PTS di Yogyakarta.

Menurut pembahas buku Max Lane (Australia), sampai sekarang Belanda belum secara tegas mengakui versi yang mana soal Kemerdekaan Indonesia, sama dengan sikap Indonesia yang juga belum bersikap soal Kemerdekaan Timor Leste.

“Kalau di Timor Leste, dua-duanya dirayakan, namun biasanya yang 28 November lebih meriah,” tambah Agus.

PELUNCURAN BUKU: DUA KALI MERDEKA ESAI SEJARAH POLITIK TIMOR LESTE

PELUNCURAN BUKU: DUA KALI MERDEKA ESAI SEJARAH POLITIK TIMOR LESTE

Hari ini, Rabu (18/4) sebuah buku terbitan Penerbit Djaman Baroe diluncurkan di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Buku berjudul DUA KALI MERDEKA ESAI SEJARAH POLITIK TIMOR LESTE karya Avelino M. Coelho, pada saat yang sama didiskusikan dengan pembicara penulis sendiri dan pembahas oleh Max Lane, seorang pengajar sejarah dan politik dari Victoria University, Australia. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Prodi Ilmu Komunikasi, Ikatan Mahasiswa Komunikasi (Imako) Associacao doa Estudantes de Timor Leste (AETIL) dan Penerbit Djaman Baroe.

Menurut Avelino, seorang aktivis pro kemerdekaan yang kini menjadi menteri energi dalam kabinet Xanana Gusmao ini, yang dimaksud dengan merdeka dua kali adalah Timor Leste pernah memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada 28 November 1975, lalu yang kedua 20 Mei 2002.  Avelino mengaku bukunya belum sempurna. Masih harus ada penelitian lebih lanjut. Namun yang jelas, buku yang ia tulis merupakan pandangan dan pengalamannya selama zaman Portugal dan transisi, selama zaman Indonesia dan era pergerakan, dan tentu saja zaman di bawah administrasi PBB dan pemerintah saat ini.

Avelino adalah pelaku sejarah berdirinya negara baru Timor Leste. Tak banyak aktivis yang menuangkan pengalaman dan pandangannya dalam bentuk buku. Meski Avelino saat ini adalah bagian dari pemerintah, namun sikap kritisnya tak pernah hilang. Ia mengkritisi soal mengapa bahasa Portugal dipakai sebagai bahasa resmi. Bagi Avelino, hanya sedikit orang Timor Leste yang menggunakan bahasa Portugal. Justru jauh lebih banyak yang menguasai bahasa Indonesia, termasuk Avelino yang merupakan alumnus Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta ini.

Sementara itu Max Lane, penulis kata pengantar buku sampul merah setebal 123 halaman ini, menilai bahwa Avelino banyak mengungkap hal-hal penting yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat Indonesia. Max membandingkan antara proklamasi kemerdekaan 28 November 1975 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di Dili proklamasi dihadiri ribuan massa, sementara di Jakarta hanya puluhan orang. Di Dili proklamasi itu kemudian dijawab oleh invasi Indonesia pada 7 Desember 1975, lalu dilanjutkan era Indonesia hingga 1999. Proklamasi Agustus 1945 hingga saat ini tak diakui oleh Belanda. Negeri Belanda hanya mengakui Indonesia merdeka pada 17 Desember 1949, bertepatan dengan penyerahan kedaulatan Belanda kepada RI.

Peluncuran buku yang dihadiri 150 orang, terutama mahasiswa STPMD ‘APMD’ dan juga mahasiswa asal Timor Leste yang belajar di kampus-kampus di Yogyakarta. Seorang peserta bahkan datang khusus dari Jakarta untuk bertemu Avelino. Aktivis perempuan itu bertanya tentang bagaimana keadaan Timor Leste saat ini. Pertanyaan ini cukup mengelitik, pasalnya setelah berpisah dengan Indonesia sangat minim berita datang dari Timor Leste. Bahkan pemilu presiden putaran kedua yang dimenangkan Taur Matan Ruak pada 16 April 2012, beritanya di Indonesia sangat minim. Namun kalau ada berita kerusuhan, seperti terjadi pada 2006, beritanya sangat heboh seperti hebohnya perkawinan antara Kris Dayanti dengan Raul Lemos.

Peluncuran dan diskusi  buku ditutup dengan pemberian kenang-kenangan kepada pembicara. Kepada Max Lane diberikan tais, kain khas Timor Leste. Kepada Avelino, diberikan blangkon, penutup kepala khas Jawa, yang layak diberikan kepada sang ketua Partai Sosialis Timor (PST). Usai pemberian kenang-kenangan peserta bernyanyi dan menari bersama Avelino diiringi musik khas Timor Leste berjudul “Tebe-tebe”.

Tri Agus Susanto

Moderator / satf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi bisa dihubungi di 0858 832 41 531

Poster Diskusi dan Peluncuran Buku Avelino

Ketika Jurnalis Berselingkuh Dengan Teroris

KETIKA JURNALIS BERSELINGKUH DENGAN TERORIS                                       

Oleh: Tri Agus S. Siswowiharjo

Dimuat di Harian Jogja (Harjo), April 2011

Keterlibatan IF, seorang juru kamera Global TV masih terus didalami oleh pihak kepolisian RI terkait jaringan pelaku bom buku dan temuan bom di Serpong. Hubungan antara seorang jurnalis dan narasumber – entah pejabat pemerintah, polisi, tokoh separatis, atau teroris – memang hal yang biasa. Yang luar biasa jika terjadi ’perselingkuhan’ antara jurnalis dan teroris.

Dalam dunia jurnalistik, tugas jurnalis adalah menghubungi narasumber, mewawancarai, lalu menulis atau memberitakan hasil wawancara tadi. Sebaliknya, bagi narasumber – baik pejabat negara maupun musuh negara – media adalah salah satu alat yang penting untuk mencapai tujuan. Dengan demikian terjadi hubungan yang saling membutuhkan di antara jurnalis dan narasumber. Jurnalis membutuhkan berita yang eksklusif, berbeda dengan media lainnya, sementara narasumber butuh pencitraan dirinya atau propaganda organisasinya.

Yang membedakan antara jurnalis dan narasumber adalah awak media terikat oleh etika profesi sebagai wartawan atau jurnalis. Di Indonesia prinsip etis wartawan diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers. Dalam kode etik itu antara lain diatur wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Selain itu, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kode etik jurnalistik juga mengatur jurnalis Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Salah satu kunci utama jurnalis Indonesia adalah bersikap independen. Dengan sikap ini jurnalis harus mampu menjaga jarak dengan narasumber. Karena itu kedekatan yang melampaui batas antara jurnalis dan pejabat negara, misalnya polisi, hampir sama buruknya dengan kedekatan tanpa jarak antara jurnalis dan teroris. Wartawan yang sering diajak polisi dalam berbagai operasi penggerebegan mereka yang diduga  teroris patut kita curigai independensinya.

Wartawan yang selalu menempel aparatus negara dikenal dengan istilah embedded journalist muncul pertama kali saat terjadi perang Irak. Ratusan wartawan diikutsertakan pemerintah AS dalam kesatuan-kesatuan militernya yang menyerbu Irak. Dari barak-barak militer AS, para wartawan melaporkan jalannya perang. Namun sumber berita sepihak, sudut pandang searah, dan tentu saja doktrin ideologis yang sarat kepentingan.

TNI AD juga pernah menjalankan embedded journalist saat terjadi operasi militer di Aceh melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2003. Tentu saja para wartawan Indonesia, yang sebelumnya dilatih secara militer di Karawang oleh pihak TNI, akan memberitakan seperti arahan sang pengajak, yaitu demi kepentingan TNI. Sangat mungkin jika TNI salah menembak penduduk sipil, tak akan diberitakan.

Polri pun menyadari embedded journalist sangat efektif sebagai mesin pencitraan institusi. Karena itu, Polri mengajak para wartawan ikut serta dalam serangkaian operasi Densus 88 saat melakukan aksi penyisiran dan penyergapan ke lokasi yang diduga menjadi sarang teroris, seperti di Jakarta, Temanggung, Sukoharjo, dan Solo. Meski embedded journalist bersama polisi mendapat liputan eksklusif – sebagai kebutuhan industri media -, namun mereka kehilangan daya kritis terhadap obyek liputannya. Para jurnalis tak mampu menjelaskan mengapa hampir semua yang diduga teroris itu tak bisa ditangkap hidup-hidup. Kehilangan independensi merupakan konsekuensi logis dari metode jurnalisme yang terapkan dalam embedded journalist.

Embedded Journalist with Terrorist

Fenomena baru dalam dunia teroris di Indonesia seorang jurnalis diduga terlibat bersekongkol dengan teroris. Sebenarnya dalam dunia pers di luar negeri, terutama di negara-negara yang terjadi konflik, seperti Irak, Afghanistan, dan Palestina, skandal semacam itu sering terjadi.

Persaingan yang tidak sehat antarmedia terutama dalam hal berita paling eksklusif dan pertama di antara media yang ada, membuat awak media keluar jalur dari etika jurnalistik. Media mulai berselingkuh dengan teroris, dimulai dengan mewawancarai para tokoh mantan teroris atau pengamat sosial yang cenderung simpati dengan perjuangan para teroris. Pemberitaan media yang cenderung mempahlawankan teroris dan menyebutnya sebagai mati syahid seraya melupakan para korban, adalah awal perselingkuhan jurnalis-teroris.

Pendekatan yang dilakukan para teroris, seperti pendekatan TNI dan polisi dalam embedded journalist, adalah menawarkan berita yang eksklusif. Hubungan antara jurnalis dan teroris yang saling membutuhkan pada akhirnya menimbulkan perselingkuhan, dan jurnalis menjadi tersangka dalam kasus terorisme. Atas nama berita yang eksklusif jurnalis rela menggadaikan intergritasnya sebagai warga negara sekaligus sebagai manusia yang seharusnya menetang terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kita mestinya bisa belajar dari liputan aksi terorisme di Mumbai, India, beberapa tahun lalu. Saat itu media di Mumbai menyiarkan langsung aksi penyergapan terorisme oleh polisi di sebuah hotel. Ternyata, para teroris yang sedang dikepung di dalam hotel menyaksikan siaran langsung itu melalui beberapa pesawat televisi, sehingga mampu mempelajari strategi polisi. Ketika penyerbuan, di pihak polisi jatuh korban lebih banyak.

Setelah peristiwa tersebut semua produser televisi di India bersepakat membuat panduan meliput aksi teror. Di Indonesia, Dewan Pers juga tengah menyusun panduan meliput kasus terorisme. Panduan etika antara lain untuk mencegah kompetisi tidak sehat antarmedia peliput kasus terorisme. Panduan tersebut berisi etika liputan kasus terorisme sehingga tidak menjadi media penyebar ketakutan. Panduan itu juga dapat menghindari dampak negatif persaingan media yang kian kompetitif.

Belajar dari  kasus IF yang diduga terlibat dalam jaringan pelaku bom buku dan bom Serpong, awak media hendaknya meningkatkan profesionalitasnya dengan menjadikan independensi, imparsialitas dan menulis cover both sides (all sides) sebagai sesuatu yang mutlak. Wahai jurnalis Indonesia, jangan coba-coba berselingkuh dengan para teroris! Karena hal itu sangat berbahaya bagi diri sendiri, institusi media, dan masyarakat secara luas. Tugas jurnalis itu mencari berita, bukan menjadi berita!

Penulis alumni Magister Manajemen Komunikasi Politik Universitas Indonesia. Staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi STPMD ’APMD” Yogyakarta.

Mendahului Para Pendahulu

Kata Pengantar Buku Gus Dur: Sekadar Mendahului

Mendahului Para Pendahulu

Dalam sebuah Diskusi Reboan Forum Demokrasi (Fordem) di rumah Marsilam Simanjuntak yang ketika itu dihadiri Abdurrahman Wahid, Rachman Tolleng, Bondan Gunawan, Rocky Gerung, dan beberapa anak muda, Gus Dur melontarkan sebuah gagasan unik. “Saya akan membuat buku berjudul Sekadar Mendahului”, ujar Ketua Fordem waktu itu. “Buku tentang apa itu Gus?” tanya Bang Silam dan Bos –panggilan akrab Rachman Tolleng- hampir bersamaan. ”Itu buku kumpulan kata pengantar buku saya untuk buku orang lain, dari berbagai topik dan kajian”, jawab Gus Dur sambil terkekeh.

Gus Dur, tokoh yang fenomenal itu, pada akhirnya menjadi orang nomor satu di Indonesia: Presiden RI. Tentu saja karena kesibukan mengemban tugas negara, Kyai Presiden ini tak sempat merealisasikan buku “Sekadar Mendahului” hingga ia lengser dari Istana Negara. Namun permintaan untuk menulis kata pengantar buku dari berbagai topik dan kajian terus mengalir. Hingga Gus Dur wafat pada akhir tahun 2009, tercatat ada puluhan buku – mendekati 40-  yang dikatapengantari kiai asal Jombang ini. Dari yang awal- awal, buku "Mati Ketawa Cara Rusia" (GrafitiPres, 1986) dan "Menumbuhkan Sikap Religius Anak-anak" (Gramedia, 1986), sampai yang paling anyar "Mata Air Peradaban" (LKiS, Agustus 2010).

Semestinya buku ini sudah terbit di kala Gus Dur sudah tidak menjadi presiden RI namun tetap aktif di tengah masyarakat. Beberapa pihak telah mencoba untuk menerbitkannya, namun entah mengapa cita-cita Gus Dur itu selalu tertunda. Bahkan Romo YB Mangunwijaya, sahabat tokoh pluralis Indonesia itu telah menyiapkan sebuah kata pengantar untuk buku bunga rampai kata pengantar Gus Dur. Kata pengantar dari Romo Mangun sungguh mendalam dan membedah lengkap hampir semua kata pengantar Gus Dur. Sebaliknya, Gus Dur juga pernah menulis sebuah kata pengantar untuk buku Romo Mangun. Kini kedua tokoh yang saling memberi kata pengantar tersebut telah meninggalkan kita.  

Sebagai kaum muda yang turut hadir di Diskusi Reboan kala itu, kami merasa terpanggil untuk merealisasikan terbitnya buku ”Sekadar Mendahului”. Buku yang mempertemukan mereka kembali secara 'in absentia'. Keterpanggilan ini bersuasana melodramatik, tapi rasanya juga tak berlebihan mengingat kami acap bersentuhan dengan Gus Dur maupun Romo Mangun. Bersama Gus Dur, kami adalah anggota Fordem, sebuah organisasi penekan kebijakan Orde Baru yang didirikan dan diketuainya. Sebagai aktivis, kami pernah beberapa kali mengundang Gus Dur berbicara dalam berbagai forum diskusi, termasuk diskusi berjudul ”Mengintip Suksesi Politik Melalui Lubang Humor” pada tahun 1992. Sedang mengenai kedekatan dengan Romo Mangun adalah di saat kami bergiat di dalam Solidaritas Indonesia untuk Timor Timur (Solidamor), organisasi yang berupaya membebaskan Indonesia dari Timor Leste di mana Romo Mangun duduk sebagai salah satu dewan penasehat.

Pada 10 Februari 1999, Romo wafat. Kami hanya menemani di RS St. Carolous Jakarta, tak mengantar sampai di Yogyakarta. 30 Desember 2009, Gus Dur wafat. Kami mengantar doa dari Yogyakarta, tak turut menemaninya di Jakarta.

***

Salah satu kesulitan yang penyunting hadapi dalam mengumpulkan buku-buku yang dikatapengantari Gus Dur adalah rentang waktu yang cukup panjang antara 1986 sampai 2009. Judul-judul buku sudah kami temukan dengan kata pengantar Gus Dur, namun buku-buku tersebut sulit ditemukan bahkan ada yang penerbitnya sudah tak aktif lagi. Kesulitan berikutnya adalah soal minta ijin kepada penerbit buku-buku tersebut. Kami menghubungi beberapa penerbit melalui email maupun telepon, namun sedikit yang merespon. Dari sedikit respon tersebut, beruntung kami mendapat semangat dari penerbit The Wahid Institute untuk meneruskan penerbitan buku ini. Beberapa kalangan aktivis, wartawan, dan seniman, yang umumnya Gusdurian, juga memberi dorongan kepada penyunting agar buku unik ini segera terbit. Alhasil, kami (hanya) mampu mengumpulkan sekitar 25 buku.

Ada beberapa buku yang belum kami dapatkan, namun akan terlengkapi dalam edisi revisi nanti. Di antaranya:

1) Negeri Tanpa Kyai, Esai Politik Sufi

2) Pergulatan Mencari Jati Diri: Konfusianisme di Indonesia

3) Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia

4) Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU

5) Al-Quran, Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme

6) Memahami Hakikat Hukum Islam

7) Perang Tipu Daya antara Bung Karno dengan Tokoh-tokoh Komunis

8) Politik Penaklukan Minoritas

9) Kiai dan Perubahan Sosial

10) Canda Nabi, Tawa Sufi

Karena kendala di atas, maka penyunting sebenarnya belum mendapat jawaban dari penerbit yang bukunya ada kata pengantar Gus Dur. Namun, demi mengejar momentum Setahun Haul Gus Dur, kami mantap menerbitkannya, mewujudkan sebagian cita-cita Gus Dur ini. Penyunting terinspiasi oleh Gus Dur yang dikenal punya seribu akal. Jika misalnya ada penerbit yang tidak rela dan menuntut karena kata pengantar Gus Dur ini dipakai dan diterbitkan, maka kami akan menjawab ala Gus Dur. Dalam Undang-undang Hak Cipta 2010 tertulis ”Dilarang mengutip sebagian isi atau seluruh isi buku ini  dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa ijin sah dari penerbit”. Dengan keyakinan seperti Gus Dur, kami, penyunting akan menjawab: ”Kami tidak mengutip sebagian apalagi seluruh 'Isi Buku' Anda, kami mengutip 'Kata Pengantar'-nya”.

Penyunting berterimakasih kepada penerbit Nalar, LKiS, Gramedia, Pustaka Pelajar, Grafiti Pres, Raja Grafindo Persada, Mizan, Erlangga, Yayasan Panglima Besar Soedirman, Pustaka Sinar Harapan, Pustaka Pesantren, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Ma’arif Institute, Averrose Press, Klik.R, Kata Kita, dan Golden Terayon Press. Terima kasih untuk keluaraga atau Pusat Data YB Mangunwijaya di Yogyakarta. Terima kasih juga kami haturkan kepada penerbit Nuansa Cendikia, Bandung yang menerbitkan buku ini. Kepada Zastrouw Al-Ngatawi, yang dulu bertugas di belakang Gus Dur, kami beri kesempatan untuk mendahului ”Sekadar Mendahului” beliau dengan menulis kata pengantar, meski tetap saja kami dahului. Tak lupa kepada para Gusdurian yang memberi endorsmen untuk buku ini.

Yogyakarta - Jakarta, Desember 2010

Tri Agus S Siswowiharjo - Marto Art

Regulasi Pertembakauan Tak Berpihak ke Penghasil

Regulasi Pertembakauan Tak Berpihak ke Penghasil

YOGYAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Tengah N Wisnubrata menyatakan tidak sependapat dengan regulasi pertembakauan yang menyengsarakan petani. Terlebih jika regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah tersebut mendapat intervensi asing.

”Saat ini ada pertempuran antara kretek sebagai rokok lokal dan rokok putih sebagai rokok international. Dan, yang pasti produk rokok dengan industri farmasi. Jika melihat Indonesia, sudah seharusnya produk tembakau tidak semata-mata dilihat dari segi kesehatan saja,” katanya saat workshop regional Jateng dan DIY ”Kesiapan Kabupaten Penghasil Tembakau Menghadapi Regulasi Pertembakauan”, Senin-Selasa (18-19/7) di LPP Convention Hotel Yogyakarta.

Seperti diketahui, beberapa regulasi dari pemerintah yang menjadi dilema, khusunya bagi petani tembakau. Misalnya UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Kementerian Kesehatan pun sudah mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) meski mendapat penolakan dari kementerian lain. Selian itu ada UU Penangggulangan Dampak Produk Tembakau terhadap kesehatan yang sudah masuk dalam prioritas prolegnas 2009-2014.

Pada kegiatan yang difasilitasi oleh STPMD ”APMD” itu, Wisnubrata mendesak pemerintah lebih tegas membuat kebijakan yang lebih berpihak pada petani tembakau.
”Kita ini punya warisan budaya khas yang namanya rokok kretek. Pemerintah harusnya lebih berani menguatkan identitas produk ini. Seperti di Cuba yang punya cerutu. Cerutu itu ya cerutu bukan rokok meskipun bahan dasarnya tembakau, dan ia tidak dipengaruhi dengan regulasi rokok,” katanya.

Keberatan
Selain APTI, forum ini juga dihadiri oleh wakil dari sembilan kabupaten penghasil tembakau di Jateng DIY, yakni Temanggung, Wonosobo, Magelang, Kendal, Grobogan, Boyolali, Klaten, Gunungkidul, dan Sleman. Rata-rata wakil dari kabupaten ini memang telah menyiapkan diri terkait adanya regulasi tersebut. Kendati apa yang dilakukan belum bisa memberikan solusi yang sepadan mereka tetap berusaha menyiapkan kemungkinan itu.

Beberapa perwakilan kabupaten secara terus terang keberatan dengan regulasi pertembakauan tersebut, misalnya Temanggung dan Kendal. Temanggung yang diwakili oleh Kepala Bappeda Bambang Dewantoro memaparkan fakta-fakta tembakau sebagai produk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan Temanggung yang sulit digantikan. ”Temanggung secara agroklimat sangat sesuai untuk tembakau. Ini merupakan budaya masyarakat turun temurun, yang menjadi sumber kesejahteraan petani,” kata Bambang.

Saat ini, kata Bambang, areal penanaman rata-rata di atas 11 ribu hektare yang tersebar di 14 kecamatan sentra tembakau. Dengan luasan tersebut, Temanggung bisa memproduksi tembakau rata-rata diatas 5.000 ton per tahun. Produksi ini menyumbang 31,42% pertembakuan di Jawa Tengah yang sebesar 21.598,20 ton, dan 3,75% untuk produksi nasional yang mencapai 181 ribu ton.

APMD Cari Masukan Regulasi Tembakau

Regulasi mengenai tembakau hingga saat ini masih menjadi dilema. Di satu sisi, industri pertembakauan mampu menyumbang pajak negara sekitar Rp 60 triliun pertahun dan menjadi tumpuan para petani tembakau. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut tegas membuat kebijakan, karena tembakau dinilai sebagai zat adiktif yang mengganggu kesehatan.

Hal ini yang menjadi landasan Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta mengadakan workshop regional ‘Kesiapan Kabupaten Penghasil Tembakau Menghadapi Regulasi Pertembakauan’, Senin-Selasa (18-19/7), pukul 08.00-16.00 WIB di LPP Convention Hotel Jl Demangan Baru No 8.

Menurut Ketua Pelaksana Drs Tri Agis Susanto MSi saat melakukan audiensi di Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat, baru-baru ini, adanya UU Kesehatan No 36 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, sedikit banyak telah berpengaruh terhadap kelangsungan petani tembakau. Selanjutnya, RPP yang diajukan Kementerian Kesehatan mengalami penolakan dan Kementerian lain, terutama Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Pertanian.

Sebagai pembicara dalam workshop tersebut Prof Dr Ir Djumali Mangunwidjaya DEA (IPB), Drs H Hasyim Affandi (Bupati Temanggung), Dra Retno Rusdjijati MKes (UM Magelang) dan Wisnu Brata (Ketua APTI Jateng).